Inflasi Maluku Diperkirakan Naik, BPS: Pemerintah Perlu Atur Stok Bahan Makanan

  • Bagikan
Talkshow kantor Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.
Talkshow terkait Kondisi dan Proyeksi Inflasi di Maluku dan Nasional yang diselenggarakan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Kamis, (28/7/2022).

Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Bank Indonesia Provinsi Perwakilan Provinsi Maluku, memperkirakan sampai dengan akhir tahun, inflasi Maluku akan sedikit lebih besar dari pada target yaitu 4 persen.

Meski demikian, dari perkembangan Inflasi wilayah Sulawesi Maluku, Papua atau Sulampua pada Juni 2022, Provinsi Maluku memiliki kinerja yang lebih baik dari kawasan lainnya.

Hal ini diungkapkan Muhammad Lukman Hakim sebagai Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, dalam Talkshow terkait Kondisi dan Proyeksi Inflasi di Maluku dan Nasional yang diselenggarakan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Kamis, (28/7/2022).

Talkshow yang diselenggarakan secara hybrid ini digelar di Lobby Lantai 1 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku. Selain Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, hadir juga Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku.

Hadir pula Kepala Biro Pengembangan Ekonomi dan Investasi Provinsi Maluku, Kepala KPKNL Ambon, Kepala KPPN Ambon, Perwakilan Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Provinsi Maluku , Perwakilan KPPBC TMP C Ambon, Perwakilan KPP Pratama Ambon dan BPKAD Lingkup Provinsi Maluku.

Secara tahunan, kata Lukman, inflasi Sulampua (Sulawesi, Maluku, Papua) Juni 2022 meningkat menjadi 4,17 persen (yoy) lebih tinggi dari target (3 1%), namun masih lebih rendah dibandingkan Nasional. Secara bulanan, lnflasi Sulampua tercatat 0.42 persen (mtm), kenaikan terjadi pada hampir seluruh provinsi, kecuali Sultra.

Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku, Asep Riyadi juga berpendapat perlunya keikutsertaan pemerintah, untuk andil dalam mengatur stock bahan makanan yang menjadi komuditas yang paling banyak dicari.

“Dibutuhkan otoritas yang mengatur dan mengawasi peningkatan harga yang seiring dengan peningkatan kualitas untuk mencegah adanya aspek bisnis yang menyebabkan kenaikan harga yang harus ditanggung konsumen,” tuturnya.

Talkshow ini salah satu wujud kegiatan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, dalam perannya sebagai Regional Chief Economist (RCE). Dalam acara ini terdapat dua kegiatan utama.

Pertama adalah release AlCo (Asset Liabilities Committee) Regional Bulan Juni oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Moudy Hermawan.

Moudy menyampaikan mengenai kondisi fiskal terkini di wilayah Maluku. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi dari narasumber Muhammad Lukman Hakim sebagai Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku yang fokus terhadap kondisi terkini inflasi di Maluku. (yan)

  • Bagikan