Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID – Ditjen Perbendaharaan, membangun sebuah marketplace untuk memfasilitasi satuan kerja dan vendor bernama Digital Payment (Digipay). Transaksi di Maluku menggunakan digipay masih sangat jauh dibandingkan rata-rata nasional, yaitu hanya sebanyak 33 transaksi.
Hal Ini disampaikan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku, Moudy Hermawan dalam rilisnya kepada ameks.fajar.co.id, Jumat (19/8/2022). Saat ini perkembangan Digipay secara nasional per 30 Juni 2022 sudah sangat baik dengan total transaksi sebanyak 16.782, dengan rata-rata tiap provinsi adalah 507 transaksi.
Menurut Hermawan, agar transaksi melalui Digipay di Provinsi Maluku dapat ditingkatkan dan mengimbangi daerah-daerah lain, terutama di wilayah Indonesia bagian timur, salah satu upayanya dengan menyelenggarakan bincang santai.
Bincang Santa ini melibatkan Bank Himbara, Permodalan Nasional Madani, Pegadaian, Satker Kemenkeu dan KPPN-KPPN di Maluku yang dikemas dalam bentuk Bincang Aksi Akselerasi Digipay dan Penguatan Pemberdayaan UMKM.
Kegiatan diselenggarakan di front office Kanwil DJPb Provinsi Maluku pada Kamis (18/8/2022). Dalam pengantarnya Hermawan menyampaikan, Pemerintah memiliki tugas melayani, mengatur dan menyediakan.
“Untuk mendukung tugas, Pemerintah butuh belanja dan Sebagian belanja Pemerintah menggunakan kas kecil. Saat ini transaksi menggunakan kas kecil difasilitasi dengan Digipay,” kata Hermawan.
Tahun ini terdapat sekitar 400-an milyar anggaran yang dapat dibelanjakan melalui kas kecil yang bisa ditransaksikan melalui Digipay.
Sementara itu SBM BRI Ambon Sugeng Yatmono mengusulkan, dibuatkan sistem pembayaran seperti QRIS sehingga mudah untuk transaksi antar bank di Digipay. Selanjutnya UMKM dan Ultra Mikro juga lebih mudah bergabung di Digipay.
Pimpinan Cabang BNI Ambon, Friedson WNK menyampaikan terima kasih kepada Bea Cukai Maluku yang telah membawa produk UMKM binaan BNI Ambon di ajang G20 di Bali.
“PR selanjutnya bagi BNI Ambon adalah mendaftarkan UMKM binaan BNI agar dapat bergabung ke Digipay. Namun hal tersebut tidak mudah apabila sistem pembayaran antar bank seperti QRIS belum bisa difasilitasi. Dari sisi permodalan BNI siap mendukung,” sebut Friedson.
Oficer Wholesale Bank Mandiri Area Maluku Adi Wakkay, menyampaikan Bank Mandiri punya banyak program untuk mengembangkan UMKM. Terdapat rumah BUMN yang siap membantu UMKM untuk mengembangkan usahanya.
Sementara itu pimpinan cabang PT Permodalan Nasional Madani Cabang Ambon Ridul Akbar mengatakan, permasalahan yang mungkin dihadapi pengusaha ultra mikro adalah banyak yang belum melek teknologi belum mempunyai rekening bank.
“Selanjutnya PNM membutuhkan data belanja yang cocok untuk usaha-usaha ultra mikro agar dapat mengusahakan para nasabah PNM bergabung di Digipay,” kata Ridul.
Perwakilan PT Pegadaian Ambon, Aristo berpendapat perlu ada reward kepada pengusaha ultra mikro yang mau beralih ke digital. Selain itu perlu sanksi kepada yang masih menggunakan transaksi tunai. Hal tersebut untuk mempercepat perkembangan Digipay.
“Digipay diharapkan dapat meningkat transaksinya, semakin banyak vendor yang bergabung di Digipay, yang di dalamnya juga terdapat UMKM. Dan jika butuh tambahan modal akan kita bantu,” harap Hermawan.(yan)
