Pertemuan 20 Kepala Negara yang tergabung dalam KTT G20 di Bali telah berakhir 16 November 2022 kemarin. Lalu apa capaian dan dampaknya? Bank Indonesia "memanggil" perwakilan birokrat, akademi dan media se-Indonesia untuk mendiskusikan lewat Diseminasi hasil Capaian Presidensi G20 Indonesia yang dipusatkan di Pulau Dewata. Berikut laporannya.
Petrus Oratmangun, Denpasar
Sedikitnya 126 perwakilan birokrat, akademi, BI Kantor Perwakilan propinsi dan media se-Indonesia Rabu 6 Desember 2022 kembali diajak berdiskusi di Intercontinental Resort, Bali.
Bank Indonesia sengaja mengajak para perwakilan itu kembali menengok hasil dan dampak pertemuan Para Pemimpin Negara Maju dan berkembang yang tergabung dalam G20, dimana Indonesia di tahun 2022 ini sebagai ketuanya.
“Bali jadi kebanggaan Indonesia dengan suksesnya acara G20. Apalagi pertemuan G20 masih dibayang-bayangi pandemi. Oiya, keadaan Bali saat ini beranjak pulih, dengan kembalinya 1/3 turis yang mulai datang berlibur ke Bali,” kata Kepala Perwakilan BI Bali, Trisno Nugroho, saat membuka Acara.
Masyarakat Bali sangat beruntung bisa menjadi saksi terselenggaranya G20 di saat masih pandemi. Apalagi pertemuan seperti itu dalam periode 20 tahunan. Dan kurun waktu itu Indonesia bisa kembali jadi tuan rumah. Dan belum tentu Bali akan kembali menjadi 'tuan dan nyonya' rumah.
Diskusi ini menampilkan sejumlah pembicara utama masing-masing
Iss Savitri Havid, Sekretariat TF G20 BI; Dian Lestari dari Kementerian Keuangan RI dan Sekretariat Sherpa G20 Indonesia, Muhammad Hadianto. Berikutnya, Prof. Hikmayanto Juwana, akademisi UI dan Ketua Bali Tourism Board.
Sedangkan peserta dari Maluku dihadiri Dr. Djufri Rais Pattilow dari Unpatti, Fitriyah Zulaiha Khouw dari Bappeda Maluku dan Hafidh Amrullah mewakili Kantor Perwakilan BI Propinsi Maluku.
Wakil Kepala Sekretariat TF G20 BI, Iss Savitri Havid, mengatakan, ada 10 capaian utama G20, di antaranya arsitektur kesehatan global (pendanaan melalui Pandemic Fund, koordinasi Kemenkeu-Kemenkes), mengatasi kerawanan pangan (koordinasi kemenkeu-kementan, fasilitas pendanaan IMF/WB.
Strategi normalisasi kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengatasi efek jangka panjang (G20 Presidency Note and FSB Financial sector policy during COVID-19).
Selanjutnya, sistem pembayaran di era digital (Implementasi G20 CBP Roadmap –perluasan instrumen pembayaran lintas batas seperti QR Code–dan dampak makrofinansial dari CBDC) dan penguatan arsitektur keuangan internasional (Penguatan bauran kebijakan, penggunaan mata uang lokal, penyaluran SDR untuk negara miskin/rentan, penguatan peran Bank Pembangunan Multilateral, pengelolaan utang di negara miskin.
Dian Lestari, narasumber Dari Kementerian Keuangan RI mengatakan, capaian kongkrit presidensi G20 yakni Pembentukan the Pandemic Fund (Financial Intermediary Fund/FIF for Pandemic Prevention, Preparedness and Response) sebagai bentuk kemitraan kolaboratif antara negara donor, negara yang berhak menerima pendanaan, filantropi, dan lembaga swadaya masyarakat, dengan pengelolaan dana oleh Bank Dunia (WB) serta tenaga ahli dari WHO.
“Telah terkumpul lebih dari USD1,5 miliar dari 24 donor (per-tanggal 28 November 2022) terdiri dari 21 negara (anggota G20 dan non-G20) dan 3 lembaga filantropi dalam penyediaan fasilitas pendanaan untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan respon pandemi di masa datang,” jelasnya.
Pandemic Fund resmi beroperasi pada 8 September 2022. Indonesia merupakan donatur sekaligus dapat menjadi penerima manfaat Pandemic Fund. Indonesia juga merupakan co-chair Governing Board, yang dipegang oleh Muhammad Chatib Basri.
"Indonesia (Kemenkes), siap mengajukan proposal untuk pembiayaan program pandemi PPR di Indonesia. Untuk tahun 2023 nanti, Indonesia masih menjadi c-chair joint finance and health task force G20 yang juga bisa memberikan masukan/arahan stategis bagi pandemic funt," katanya.
Sekretariat Sherpa G20 Indonesia, Muhammad Hadianto, mengatakan G20 menghasilkan komitmen pendanaan perubahan iklim. Mendorong komitmen pendanaan perubahan iklim pada Glasgow Pact dari negara maju sebesar USD100 miliar per tahun dari 2020 sampai 2025.
“Konservasi daratan dan lautan, berupa komitmen untuk memastikan setidaknya 30% daratan dan 30% lautan dunia dikonservasi atau dilindungi pada tahun 2030,” ungkapnya.
Selanjutnya kelanjutan komitmen untuk mengurangi degradasi tanah secara sukarela sampai 50% di tahun 2040.
Dan Indonesia berhasil memperoleh komitmen pendanaan transisi energi USD20 miliar (sekitar Rp314 triliun) dari G7+ untuk pengembangan kendaraan listrik, teknologi, dan pensiun dini pembangkit listrik berbasis fosil dalam kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP).
Prioritas pertama pendanaan USD500 juta dalam kerangka Asia Zero Emision Community (AZEC) yang diinisiasi Indonesia –Jepang. Dukungan pembiayaan untuk ETM dari Climate Investment Funds sebesar USD500 juta yang dapat ditingkatkan hingga USD4 miliar.
Indonesia, ulasnya lagi sudah membentuk skema mobilisasi dan pengelolaan pembiayaan (country platform) bagi ETM di Indonesia yang dikelola oleh PT (Persero) Sarana Multi Infrastruktur.
Selanjutnya, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia yang juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Prof.Hikmahanto Juwana, mengulas indikator keberhasilan presidensi G20 Indonesia.
Selama penyelenggaraan KTT G20 keamanan Indonesia terkendali dan keselamatan kepala negara dan pemerintahan terjamin. Kemudian, berbagai program dari tiga fokus tema yang diusung oleh Indonesia “Recover Together, Recover Stronger” selama 1 tahun berhasil disepakati sebagai terobosan bagi pertumbuhan ekonomi dunia.
“Presiden Jokowi mendapat apresiasi dari dunia terkait upaya untuk menyelesaikan perang di Ukraina meski hingga saat ini masih berlangsung,” ujarnya.
Selain itu, kata Hikmahanto, dalam momen KTT G20 banyak pertemuan bilateral yang dilakukan. Terpenting pertemuan Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jin Ping yang berkomitmen untuk bersaing tanpa melibatkan pengunaan senjata dan kekerasan.
“Dan tidak ada negara yang kehilangan leaders’ declaration meski Rusia mendapat kecaman dari berbagai anggota G20 yang merujuk pada Resolusi Majelis Umum PBB, mengingat dalam deklarasi disebutkan bahwa forum G20 bukan tempat pembahasan masalah politik,” terang Hikmanhanto.
Menjadi ketua institut negara-negara terkuat di dunia melalui Presidensi G20 tahun 2022 adalah suatu kehormatan dan tantangan. Kesempatan langka ini dapat dimanfaatkan Indonesia, tidak hanya berkontribusi bagi terbentuknya tata kelola dunia, tapi juga untuk memperjuangkan agenda-agenda nasional di forum internasional.
Dan ini penting! Daerah atau propinsi di Indonesia juga bisa melihat peluang dari hasil G20 di Bali itu, untuk membangun daerah masing-masing.
GELIAT MALUKU
Sementara itu, ekonom Fakultas Ekonomi Unpatti, Dr Djufri Pattilow kepada Ambon Ekspres menyebut, Maluku bisa menerapkan dan meraih peluang dari berbagai keputusan Presidensi G20.
"Implementasi atau langkah konkrit dari hasil G20 yang bisa didorong di Maluku, semisal mendorong percepatan implementasi digitalisasi," katanya disela-sela Diseminasi.
Dia mencontohkan, parkir elektronik yang saat ini sudah mulai diterapkan di Ambon, atau pembayaran Samsat Online yg diluncurkan Dinas Pendapatan Maluku beberapa waktu lalu, harus terus didorong.
Begitupun pelayanan publik lainnya kedepan sudah harus berbasis digital, termasuk untuk UMKM di Maluku.
"Berbagai inovasi dan aplikasi yang mulai diterapkan di kabupaten/ kota di Maluku harus ikut didorong," singkatnya.
Memang, semua sektor harus bergeliat. Semua sisi harus ikut bergerak. Ini untuk membungkus kehidupan bersama, kehidupan nasional sebagai bagian dari warga global. "Recover Together, Recover Stronger". Sekian. (*)
