Bula, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Belum lagi Pemilu 2024 digelar, KPUD Seram Bagian Timur dituding menggelapkan anggaran. Penggalapan ini terjadi pada kegiatan Bacarita regulasi pemilu tahun 2024.
Peserta yang dihadirkan dalam kegiatan itu, diminta menandatangani daftar hadir kosong tanpa ada pencantuman nominal pengganti transportasi. Daftar hadir kosong tersebut, oleh KPUD SBT sengaja menyalin nama dan memanupulasi tanda tangan peserta dengan nominal uang sebesar Rp 150.000,-.
Oknum di KPUD SBT itu memalsukan tandatangan utusan OKP dan OKPI, termasuk lembaga pers PWI. Ketua PWI SBT, Yasin Kelderak yang dikonfirmasi mengaku mengutuskan tiga anggota untuk mengikuti kegiatan.
" Informasi ini saya dapat, dan saya telah mengkonfirmasi kepada teman-teman yang di utus tidak menerima biaya uang sama sekali," tutur Yasin, Rabu (15/2).
Kelderak juga menjelaskan, kegiatan yang di gelar oleh KPU SBT pada rumah kopi Nongki tersebut, peserta diminta menandatangani daftar hadir tanpa ada nominal uang alias uang tranportasi.
Kelderak mengaku KPU telah mencatut nama PWI serta memanupulasi tanda tangan anggota PWI demi memenuhi laporan keuangan mereka. Ini adalah tindakan pidana.
” Ini pencatutan dan pidana, sebagai lembaga profesi kami akan melaporkan ini secara resmi ke aparat berwenang" tegasnya.
Sekretari KPU SBT, Atakia Kelerey di konfirmasi terkait dengan dugaan pemalsuan tandatang guna pelaporan dana kegiatan tersebut, menjawab tidak tahu.
"Tidak tahu, nanti ketua datang baru ketua yang bicara, karena informasi satu pintu," tutur Atakia.
Selain itu, di tanyakan soal perintah pemalsuan tandatangan, Atiakia berdali tidak mengetahui. Padahal dalam struktur organisasi KPU, Atiakia sebagai kuasa pengguna anggaran di KPU SBT."Yang memerintah untuk pemalsuan siapa ? Tidak tahu," jawabnya.(ERM)
