Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dibiayai APBN di Maluku, banyak dirasakan masyarakat. Hingga kini Balai Pelaksana Jalan Nasional, Kementerian PUPR terus membuka keterisolasian daerah agar ekonomi masyarakat bertumbuh.
Hal Ini disampaikan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I, Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Maluku, Mohammad Ulwan Talaohu, Jumat (28/4/2023). Satker Wilayah I membawahi, Kota Ambon, SBB, dan Pulau Buru.
Talaohu dalam keterangan persnya di Aula Gedung Jembatan Merah Putih, mengatakan hingga saat ini wilayah I sudah menyelesaikan 247 jembatan dengan total panjang 21.800 meter, dan 36 titik jalan di Maluku dengan total 436 kilometer.
Talaohu mengaku, hingga semester II tahun 2022 itu satker PJN sudah menyelesaikan mencapai 96,05 persen. Pencapaian ini mengalami kenaikan dari sebelumnya hanya 90 persen.
"Satker PJN diberikan kewenangan untuk mengelola infrastruktur jalan nasional dengan panjang sekitar 437 kilometer dan jembatan 21.800 meter. Dengan status pemantapan jalan kami hingga semester II tahun 2022 sudah 96,5 persen, karena kami mampu menaikan progres dari dari 90 ke 96 persen," jelas Talaohu.
Penanganan bencana juga dilakukan di wilayah I sepanjang tahun 2020-2022. Tahun 2020 itu penanganan bencana di tiga titik, Tantui, Batu Koneng dan Ambon city Of Music. Kemudian dua tahun trakhir ini di Halong.
“Namun kendala yang selaku kami hadapi terkait permasalahan tanah karena memang di kota Ambon sendiri sangat rawan terkait pelaksanaan pekerjaan apabila memasuki tanah wilayah masyarakat," tandas Talaohu.
Sementara di tahun 2021 juga sudah dilakukan penuntasan pengaspalan disepanjang ruas jalan kota Ambon. Tahun 2022 di kota Ambon, mereka juga membangun tiga jembatan yakni Wailawa di Lawa, Waipoka di Poka dan Wailapu di Halong.
Pembangunan tiga jembatan ini, akui Talaohu, mengalami keterlambatan dari jadwal penyelesaian yang sudah ditentukan. Sesuai aturan, setiap keterlambatan harus ada pembayaran denda oleh kontraktor ke negara.
"Semua aturan kami laksanakan, karena kami diaudit oleh BPK RI. Setiap keterlambatan menjadi temuan," bebernya.
Penanganan juga dilakukan di Pulau Buru mencakup dua kabupaten Buru dan Buru Selatan. Jalan Namlea-Namrole yang terdampak bencana atau terputus sudah ditangani. Jalan ini sepanjang 90 kilometer.
Di SBB Balai Jalan juga menangani putusnya jembatan Way Mala pada Mei hingga Juni tahun 2022. Tahun ini mereka menargetkan penuntasan semua jembatan berlantai kayu di ruas jalan Piru-Taniwel. (ERM)
