AMBON, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Benhur Watubun secara resmi ditunjuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP sebagai Ketua DPD PDI- Perjuangan Maluku mengantikan posisi Murad Ismail.
Murad pun dibebastugaskan, bahkan dilarang melakukan aktivitas mengatasnamakan struktural partai.
Penetapan Benhur berdasarkan surat keputusan (SK) DPP PDIP nomor 794/KPTS/DPP/V/2023 tentang penetapan dan pengesahan ketua dan sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku masa bakti 2019-2024 tertanggal 5 Mei 2023, yang ditanda tangani, Ketum Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Sekjen, Hasto Kristianto.
Surat tersebut, menetapkan Benhur sebagai Ketua DPD, Sekretaris Mercy Barends, bendahara Nurma Ningsih Batjo, serta memberi sanksi organisasi berupa pembebastugasan. Kemudian melarang Murad melakukan kegiatan apapun yang mengatasnamakan struktural DPD PDIP Maluku.
"Berdasarkan keputusan DPP terkait pergantian Ketua DPD, Benhur Watubun gantikan Pak Murad dan membebastugaskan beliau. Kemudian juga melarang Pak Murad beraktivitas mengatasnamakan struktural DPD ," ujar Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Maluku, Jafry Taihuttu saat konfrensi pers di kantor DPD PDI Perjuangan Maluku, Karang Panjang Ambon, Selasa (09/05/2023)
Keputusan pergantian Murad, setelah DPP PDI-Perjuangan menimbang bahwa Murad Ismail memiliki istri yang adalah kader dari partai politik lain yang juga sebagai bacaleg DPR RI Dapil Maluku dari PAN. Tentu ini tidak sejalan dengan keinginan partai sehingga perlu diganti.
PDI Perjuangan katanya, memiliki aturan Partai bahwa suami isteri tidak boleh berbeda partai. Makanya ini menjadi salah satu alasan pembebastugasan yang dilakukan Partai.
"Selain itu, juga ada alasan lain yang menjadi pertimbangan DPP PDI Perjuangan untuk memberhentikan Pak Murad. Terhadap keputusan ini DPP juga minta semua kader patuh," bebernya.
Ditanya dengan diberhentikan Murad, apakah PDIP masih optimis meraih dua kursi DPR RI.? Jafry mengaku, masih tetap optimis karena perolehan suara untuk DPR RI hasil Pileg 2019 dapil Maluku Mercy Barends lebih unggul semua secara akumulasi.
Bahkan daerah seperti SBT, di Pileg 2019 PDIP dengan leluasa dapat meloloskan satu kursi ke DPRD Maluku.
"Kita masih tetap optimis dua kursi untuk DPR RI. Intinya kerja mesin partai harus lebih di maksimalkan lagi, itu yang terpenting" ungkapnya.
Ditempat yang sama, Benhur Watubun mengatakan bahwa saat ini tidak lagi urus Murad atau siapapun. Namun yang fokuskan adalah percepatan proses konsolidasi menuju 2024.
"Kita saat ini tidak urus Murad atau siapa-siapa. Kita cukup urus konsolidasi. Kita tidak bole cape cape berdebat di publik karena itu hanya menguras energi kita. Kita urus adalah percepatan proses konsolidasi," tegas Benhur.
Setelah daftar di KPU sebut Banhur, maka semua kader langsung framing untuk bekerja jangan berlarut larut dengan situasi ini, ataupun menyatakan ini salah ini benar. Karena masa itu sudah berakhir
"Kewenangan pemberhentian dan pengangkatan adalah DPP, bukan Kami. Kita sebagai kader tetap fokus menjalankan amanah ini, dan konsolidasi partai ke depan," sebut Ketua DPRD Maluku itu. (WHB)
