Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku, menegaskan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat, telah difungsikan. Ada sebagian yang butuh penanganan, dan kini dalam penanganan hingga tuntas.
Hal Ini disampaikan PPK Prasarana Strategis Balai Prasarana Permukiman (BPPW), Iwan dalam hak jawabnya kepada ameks.fajar.co.id. Proyek ini dimulai tahun 2021 dengan dana Rp 24,5 miliar.
Iwan mengaku, ada beberapa sarana penunjang seperti di SD Negeri 2 Tiang Bendera dan SMP Negeri 3 Humual Belakang yang belum dituntaskan. “Tapi kami akan tetap selesaikan itu,” ujarnya.
Sedangkan untuk pekerjaan fisik bangunan pada dua sekolah tersebut, sebutnya, saat ini telah difungsikan. “Semua sekolah yang dibangunan itu telah difungsikan. Begitupun di sekolah-sekolah lainnya telah difungsikan,” ujarnya.
Ia mengaku, pemberitaan yang terkait dengan proyek pembangunan sekolah di SBB itu telah merugikan pihaknya. Namun begitu, pemberitaan tersebut juga memiliki nilai plus.
“Kami berterima kasih kepada teman-teman media yang selama ini memberitakan kondisi sekolah dengan plus minusnya. Sebagai media memang seharusnya melakukan check and balances terhadap kondisi sosial yang berkembang di masyarakat,,” terangnya.
Ia juga meluruskan beberapa isu sebagaimana pernah diberitakan, seperti penyebutan nama Fadli sebagai PPK Balai Pemukiman, semestinya Fadli adalah pelaksana dari PT, Wira Karsa Konstruksi.
Begitu juga dengan isu pembayaran 100 persen pada tahun 2021, sebutnya tidak demikian. Proses pembayaran tuntas setelah proyek pembangunan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten SBB itu telah difungsikan semua.
“Kami perlu sampaikan pula bahwa tidak benar jika dikatakan bahwa pembayaran selesai dimasa PPK yang lama, pada tahun 2021. Dan yang disebutkan orang bernama Fadli adalah Pelaksana dari PT. Wira Karsa dan bukan sebagai PPK Prasarana Strategis tahun anggaran 2021,” jelasnya.
Namun ia mengakui, problematika kisruhnya pekerjaan proyek sekolah di SBB itu diawali oleh PT. Wira Karsa Konstruksi menawar pekerjaan ini dengan 80 persen. Dengan jarak yang berjauhan dan bahkan sebagian pekerjaan berada di kepulauan, membuat kontraktor pelaksana kewalahan saat pelaksanaan terutama pada lokasi-lokasi di kepulauan, yaitu Pulau Kelang ada tiga unit sekolah dan Buano ada 2 unit sekolah.
Ia menjelaskan, pekerjaan proyek tersebut sempat terhenti diakibatkan persoalan hutang piutang pekerja dengan mandor dan kontraktor yang belum terselesaikan, dan itu berulang hingga dua kali, mengakibatkan pekerja mogok dan memboikot pekerjaan. Bahkan ada beberapa titik lokasi terjadi pencurian material akibat tidak terbayarkannya upah dan material lokal seperti pasir, krikil, semen bahkan air dan BBM.
Karenanya, kata dia, banyak waktu yang terbuang dan berdampak pada keterlambatan progres pekerjaan di lapangan. Apalagi kontraktor pelaksana tidak selalu standby di lokasi.
“Apalagi beliau (pak Fadly) lebih banyak di Makassar, namun kami dapat mengatasi hal tersebut setelah dilakukan fasilitasi antar ketiga komponen tersebut, yaitu kontraktor pelaksana, mandor borong serta para tukang dan pekerja, semua tunggakan pun terbayarkan. Dan proyek kembali berlanjut hingga kami dapat menyelesaikan semua Ruang Kelas Belajar (RKB) di semua titik sekolah walaupun dengan memberikan perpanjangan waktu 90 hari sesuai PMK 189/PMK.05/2022,” jelasnya.
Bukan hanya itu, problem lainnya adalah biaya mobilisasi membengkak dikarenakan material lokal yang sulit diperoleh, sehingga kesulitan dalam pembiayaannya. “Itu salah satu alasan mengapa pekerjaan selalu terhambat diakibatkan pembengkakan biaya operasional antar pulau,” tandasnya.
Namun dengan pengawasan ketat yang dilakukan, semua pekerjaan pembangunan RKB dapat dituntaskan. “Dengan pengawasan yang kami lakukan pekerjaan pun berlanjut. Seluruh RKB dapat diselesaikan dan difungsikan untuk belajar. Dan dimasa pemeliharaan ini kami akan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di semua titik lokasi sekolah,” ujarnya. (AKS)
