Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Pekan depan, DPRD Provinsi Maluku lewat tim yang dibentuk akan menjaring calon Penjabat Gubernur Maluku. Tiga nama berpeluang diusulkan oleh lembaga wakil rakyat itu ke Kementerian Dalam negeri (Kemendagri).
Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail-Barnabas orno, akan mengakhiri masa jabatan sebagai kepala daerah pada 31 Desember 2023. Kepastian Akhir masa Jabatan (AMJ) Gubernur dan Wakil Gubernur maluku ini,telah tertuang dalam surat edaran mendagri nomor 100.2.1.3/7374/OTD Tanggal 31 oktober 2023.
Surat tersebut pun telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Maluku, dan Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, beberapa waktu lalu. DPRD Maluku telah menjadwalkan pelaksanaan rapat paripurna guna mengumumkan akhir masa jabatan Gubernur, serta membentuk tim penjaringan calon Pen- jabat (Pj) Gubernur Maluku.
Lantas, figur-figur siapa yang bakal diusulkan? Informasi yang dihimpun Ambon Ekspres dari beberapa sumber di DPRD Maluku menyebutkan, sejauh ini sudah ada tiga nama yang digadang-gadang masuk daftar calon penjabat gubernur.
Mereka adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Sadali Ie, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Mayor Jenderal (TNI) Dominggus Pakel, dan eks Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVI/Pattimura, Letnan Jenderal (Letjen) TNI, Richard Taruli Horja Tampubulon.
"Tiga nama ini sudah diperbincangkan di dewan. Tapi memang tiap-tiap fraksi belum terbuka,"kata sumber tersebut kepada Ambon Ekspres, Senin (13/11).
Anggota DPRD dari salah satu partai besar, itu mengaku, belum membuka secara perperinci peta dukungan delapan fraksi terhadap nama-nama calon Penjabat Gubernur.
"Mungkin pekan ini atau pekan kita sudah bisa tahu tiga figur (Pj Gubernur) usulan dari DPRD Maluku. Untuk saat ini, memang belum mencuat, termasuk di fraksi kami,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Maluku Toraya Samal, menyebutkan, PKS secara internal sudah membahas nama-nama Pj GubernurMaluku.PKS mendorong 'anak daerah’ yang memenuhi kriteria, memahami dan menguasai tentang pemerintahan yang harus diusul.
"Kita di fraksi sudah pernah bahas soal Pj. Gubernur terkait syarat saja. Tapi orangnya siapa belum dibahas, karena fraksi bukan yang tentukan siapa Pj Gubernur. Tapi kita inginkan harus yang kuasai pemerintahan dan putra daerah,"ujar Toraya kepada Ambon Ekspres, Senin (13/11).
Putra daerah yang dimaksud PKS, kata Toraya, tidak saja lokal tetapi yang tengah berkarier di kancah nasional juga diberikan kesempatan yang sama.
"Kita belum usul. Tapi kalau bahas soal kriteria Pj. Gubernur sudah. Yang penting memahami pemerintah,” kata Toraya.(wahab/enal)
