MASOHI, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Dengan waktu yang terbatas, sejumlah proyek penunjukan langsung milik Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah amburadul. Pekerjaannya asal-asalan, seperti proyek drainase di Kota Masohi.
Fakta yang ditemukan ameks.id, Selasa (2/1/2024) meski proyek ini sudah selesai, namun sudah ditinggalkan pekerjanya. Proyek ini sempat rusak, kemudian diperbaiki begitu saja oleh kontraktor.
Proyek ini baru diperbaiki, setelah diupload kerusakannya oleh anggota DPR Ri Abdullah Tuasikal di akun Facebook resmi miliknya. Dalam foto maupun video yang kemudian diupload Bupati Malteng dua periode ini, tampa kerusakan parah sekali.
“Itu untung dikritik oleh pa Dullah Tuasikal, kalau tidak, dibiarkan rusak begitu saja. Dipikir tidak ada yang mengawasi kan. Tapi sekarang coba lihat kondisi pekerjannya. Asal-asalan, kalau hujan pasti roboh lagi,” ungkap seorang warga yang menunjukan lokasi proyek itu kepada ameks.id.
Pantauan Ameks.fajar.co.id, di lokasi lain, proyek-proyek drainase atau saluran air masih tampak dikerjakan meski batas waktu penyelesaian sudah selesai. Terlihat sejumlah material seperti, pasir, batu dan beberapa material lainnya masih parkir dilokasi proyek.
Seperti pekerjaan drainase di belakang kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malteng, yang pekerjaan sudah akhir masa kerja, belum juga kelar. Belum lagi dibikin asal-asalan.
Salah satu warga Kota Masohi yang ditemui ameks.id, meminta Pemda agar dapat bertindak tegas terkait sejumlah proyek yang dikerjakan asal-asalan, bahkan sudah dibiarkan terlantar oleh kontraktornya.
Aktivis anti korupsi Mahyuddin yang dimintai komentarnya, kepada ameks.id mengungkapkan, susah untuk mendapatkan proyek itu berkualitas, jika hanya waktu normal pekerjaan satu bulan setengah.
“Ini kan gila. Pemerintah Kabupaten Malteng mestinya tau, dan mereka pasti tau, kalau waktu segitu, tidak mungkin pekerjaan selesai. Bayangkan penunjukan akhir Oktober, tunggu uang muka 14 hari. Sudah masuk pertengahan November, lalu mau tuntas gimana,” kata dia.
Menurut Mahyuddin, bila proyek itu selesai dikerjakan, pasti amburadul, atau asal-asalan, dan tidak bisa maksimal sesuai peruntukannya. Bagi dia, proyek-proyek seperti ini, memang hanya diarahkan untuk ‘membahagiakan’ kroni-kroni pejabat di daerah.
“Sekarang waktu sudah selesai kan. Jaksa dan Polisi bisa tuh melihat langsung kondisi proyeknya. Kalau bermasalah, dilanjutkan untuk proses hukum. Jangan dibiarkan uang negara hanya dipakai pejabat daerah dan kroni-kroninya,” pungkas dia.(djen wasolo)
