Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Maluku Tengah sudah tiga bulan tak dibayarkan. Anehnya, dana dari refocusing APBD 2023 justru dipakai Pejabat Bupati Rakib Sahubawa untuk membiayai proyek baru.
Sejumlah pegawai yang menyampaikan informasi ke ameks.id, mengungkapkan hingga kini pencairan TPP tidak jelas. Padahal TPP sudah dianggarkan dalam batang tubuh APBD 2023.
“Lalu, apa alasan TPP Tiga bulan, Oktober, September, dan Desember 2023. Tiga bulan TPP pegawai Malteng 2023 belum dibayarkan sampai sekarang walau sudah di anggarkan di batang tubuh APBD 2023," kata salah satu ASN dilingkup Pemkab Malteng.
Sumber menduga, anggaran yang seharus menjadi tambahan ASN itu, di Refocusing untuk pembangunan sejumlah proyek di akhir tahun 2023." Kemungkin di Refocusing ke proyek," kata sumber.
Anggaran TPP, untuk jabatan Kadis sekitar Rp 10 juta
Sekretaris sekitar Rp4 juga hingga Rp5 juta. Kabid sekitar Rp3 juta, dan staf golongan Tiga Rp2 juta lebih.
" Jadi total anggaranya itu per bulan diperkirakan sekitar Rp 4 milliar jadi tiga bulan sekitar Rp12 milliar," beber sumber mencoba menghitung total anggaran yang harusnya dibayarkan Pemkab Malteng kepada ASN.
Kabag Keuangan Kabupaten Malteng, Hasra latuamury, dikonfirmasi, belum merespon. TPP ASN merupakan penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada pegawai di luar gaji, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional dan tunjangan fungsional umum berdasarkan kelompok jabatan, penilaian kinerja dan kedisiplinan.
Akademisi Universitas Darussalam Ambon, Rauf Pelu mengatakan kebijakan pejabat Bupati Malteng yang mengalihkan dana refocusing untuk membiayai proyek-proyek baru, tidak rasional dari sisi pengelolaan anggaran.
“Masa menciptakan proyek baru diakhir tahun, baru dibiayai dengan dana refocusing lagi. Waktu yang terbatas, ditambah dana refocusing seharusnya tidak digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak,” kata Pelu.
Menurut dia, refocusing anggaran dilakukan harus sepengetahuan Kementerian Dalam Negeri, juga DPRD Malteng. Kemudian refocusing terhadap APBD juga untuk kepentingan-kepentingan mendesak dan darurat, disaat Pemerintah memang kekurangan anggaran.
“Membuat proyek-proyek baru, apa lagi drainase, membangun talud, itu bukan prioritas atau hal yang mendesak, sehingga Pemerintah melakukan refocusing APBD. Refocusing itu dilakukan, seperti saat Indonesia dilanda bencana Covid-19. Itu penting dilakukan, karena harus segera ditangani, karena menyangkut keselamatan penduduk Indonesia,” ungkap Pelu.
Sekarang refocusing sudah dilakukan, kata Pelu, sementara TPP ASN tiga bulan tak dibayarkan, kenapa dana itu tidak dipakai saja untuk membayar kewajiban Pemerintah Malteng kepada para pegawai?
“Pertanyaannya lagi, TPP ASN sudah dianggartan dalam APBD. Itu berarti dananya ada. Sekarang, kemana danaya hingga hak-hak ASN tidak dibayarkan? Jangan menumpuk lagi hutang, untuk menambah defisit APBD yang Rp111 miliar itu,” ungkap Pelu.
Dia yakin, defisit APBD Malteng yang tadına Rp111 miliar, akan bertambah dengan utang Pemerintah kepada pihak ketiga yang sudah menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur, ditambah lagi hutang TPP kepada ASN selama tiga bulan. (elias rumain/yani)
