AMBON, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Maluku menempati peringkat ke-5 dari Provinsi se-Indonesia pada triwulan III tahun 2023, dengan nilai 5,69 persen.
“Angka tersebut menunjukan bahwa adanya kinerja yang baik Antara Provinsi Maluku dan kabupaten kota,” kata Tito Karnavian saat memimpin Rapat Kerja (Rakor) bersama Gubernur Maluku, Bupati dan Walikota se-Maluku tahun 2024, di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (11/1).
Selai itu, Tito juga menyampaikan, masalah inflasi menjadi prioritas utama, karena pengaruh global yang mengalami gangguan pasca terjadinya Covid 19 lalu.
"Namun kita sangat beruntung karena pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, berada peringkat 49 dari 185 negara di Dunia, dengan pertumbuhan 4,94 persen", ujar Tito.
Mendagri juga menyampaikan bahwa, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku, perlu inovasi atau terobosan potensi untuk menaikan target pendapatan dan meminimalisir jumlah pengeluaran APBD.
Realisasi belanja Provinsi Maluku tahun 2023 Sebanyak 90,25 presentase. Sementara untuk rata-rata Nasional 82,49 persen dan rata-rata se-Maluku 77,08 persen.
"Hal itu dilihat dari data perkembangan jumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang menandatangani
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama KPUD dan Bawaslu yang ada di Provinsi Maluku," ungkapnya.
Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku di Triwulan III tahun 2023, tumbuh 5,69 persen Year on Year. Ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Nasional, pada triwulan yang sama juga sebesar 4,94 persen Year on Year.
“Sementara itu untuk kondisi perkembangan Inflasi Provinsi Maluku pada Tahun 2023 adalah sebesar 2,81%, itu jauh lebih rendah dari inflasi tahunan Maluku pada tahun 2022 sebesar 6,28%,” jelas Gubernur dihadapan Mendagri RI.
Selain itu kata Gubernur, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 6,31% pada bulan Agustus 2023. Tingkat kemiskinan juga turun hingga 1,57 persen pada bulan Maret 2023.
Ia juga menjelaskan, capaian realisasi pendapatan Daerah tahun 2023, mencapai Rp. 3,039,622,420,806,02 (96,64%) dan capaian Realisasi Belanja Daerah tahun 2023 senilia Rp. 2,957,860,665,142.66 (93,60%).
Selain capaian di atas, Gubernur menjelaskan prevalensi Stunting yang mengalami penurunan signifikan dari 34,02% pada tahun 2018, turun menjadi 26,1%, di tahun 2022 menjadi 26,1%.
“Percepatan penurunan Stunting didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah Daerah seperti, bantuan Tablet Tambah Daerah, Kube Stunting, Makanan Tambahan Serba Ikan, bantuan ke BUMDES, Konseling dan pemberian makanana tambahan ke anak dan bayi," tandasnya.
Tidak hanya itu, Gubernur juga menyampaikan terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024. Total Hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp178.575.843.200.
“Sedangkan untuk Badang Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp. 85.304.082.000," pungkasnya. (JP)
