MASOHI, Ameks.fajar.co.id. - Belum juga terbayar, Forum Mahasiswa Kota Masohi (Formasi) kembali turun jalan minta Pejabat Bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa membayar sertifikasi dan TPP Aparatur Sipil Negara (ASN), Selasa (30/1), di Masohi.
Aksi yang digelar pada Kantor Bupati, Polres, dan DPRD, dikawal ketat puluhan personil Polres Malteng. Koordinator Aksi Akbar Hatapayo, mengatakan bahwa pihaknya menduga anggaran sertifikasi dan TPP disalahgunakan oleh pemerintah daerah kabupaten.
Dimana dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan yang bersifat politik, yakni 230 proyek Penunjukan Langsung (PL), yang hingga kini dianggap masih belum tuntas atau bermasalah.
"Kami menduga Rp31 miliar itu telah dialokasikan untuk proyek PL, dan itu sangat fatal," katanya.
Tindakan tersebut dianggap Hatapayo melanggar aturan yang tertuang dalam peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menjabarkan dengan jelas bahwa pembayaran sertifikasi maupun TPP tidak boleh lebih 14 hari kerja setelah anggaran tersebut diterima oleh Pemda setempat.
"Pj. Bupati Malteng harus bertanggung jawab atas kebijakan yang oleh beliau, dana tersebut tekah di terima oleh Pemda pada tanggal 29 Desember 2023, kenapa sampai sekarang belum dikucurkan kepada ASN," ujarnya.
Ditempat yang berbeda, Pj. Bupati Malteng Rakib Sahubawa mememastikan TPP dan sertifikasi ASN, akan segera dibayarkan namun harus disesuaikan dengan mekanisme.
"Kami tinggal menunggu Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKPT) untuk kemudian melakukan pembayaran," kata Sahubawa singkat.
Meskipun begitu Sahubawa tidak memastikan kapan segera dibayar, sebab pihaknya masih menunggu SKPT dari pemerintah pusat untuk kemudian dilakukan pembayaran TPP dan sertifikasi para ASN.
"Kalau SKTP itu sebentar ada, kami segera lakukan pencairan, uang itu ada, akan tetapi sesuai mekanisme kita harus taat," tutupnya. (djen wasolo)
