Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku terus bekerjasama dengan berbagai pihak sebagai mitra untuk tetap mengawal pelaksanaan pilkada seren-tak berlangsung aman.
Salah satunya dengan mengandeng korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (kAHMI) Maluku dalam mengawasi pesta demokrasi 27 November mendatang.
Untuk mewujudkannya kerja sama ini, Bawaslu Maluku menggelar Rapat Koordinasi Kelembagaan bersama KAHMI, dalam rangka evaluasi pengawasan Pemilu yang berlangsung di Biz Hotel, Sabtu (5/10/2024).
Anggota Bawaslu Maluku, Astuti Usman pada kesempatan itu mengatakan bahwa massa kampanye telah memasuki hari ke-11, dengan demikian maka telah memasuki masa-masa krusial yang membutuhkan peran serta masyarakat, organisasi kepemudaan ter- masuk KAHMI Maluku.
"Masa kampanye 40 hari, dan telah memasuki hari ke-11, berarti tersisa tinggal 29 hari lagi. Itu tandanya kita mendekati fase yang menegangkan, apalagi Bawaslu mengalami keterbatasan SDM (sumber daya manusia). Kami berharap sebagai mitra KAHMI dan lainnya bisa menjadi perpanjangan mata dan telinga Bawaslu pada setiap tahapan pilkada," kata Astuti.
Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Maluku ini menegaskan, Bawaslu terus berupaya bekerja sama dengan organisasi kepemudaan maupun kemasyarakatan di Maluku untuk sama mengawal proses Pilkada serentak dapat berlangsung aman dan berkualitas.
Termasuk diantaranya, KAHMI yang tidak hanya melakukan kerja sama secara formalitas, tetapi menjadi mitra penting untuk mengawasi pesta demokrasi dan mengawal pelaksanaan Pilkada 2024.
Permasalahan yang sering terjadi di Pilkada, katanya, yaitu terkait laporan meski sangat mudah ditelusuri dan penanganannya bisa lebih leluasa untuk segera diproses.
Akan tetepan lebih sulit jika melalui pemberitaan media massa, harus dilakukan kajian, kemudian menelusuri. Tujuan penelusuran itu dimaksudkan apakah persoalan tersebut benar atau sebaliknya.
"Itu sebabnya kita berharap KAHMI bersama Bawaslu bisa menyamakan pemahaman soal pencegahan pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa Pilkada. Kerja sama penting agar ruang kecurangan makin kecil di- lakukan saat pilkada," tandasnya.
Anggota Bawaslu Maluku lainnya, Samsun Ninilouw menambhakan pekerjaan pengawas pemilu maupun pilkada butuh ketelitian. Setiap temuan atau laporan dugaan pe- langgaran, harus diteliti dan diklarifikasi sebelum ditindak lanjuti.
Situasi ini juga sangat terkendala kekurangan sumber daya manusia (SDM) Bawaslu, yang tidak bisa mampu mengcover semua wilayah di Maluku.
Meski diketahui ada jajaran Bawaslu di setiap kabupaten dan kota, kecamatan hingga desa dan kelurahan, namun secara keseluruhan tidak sebanding dengan luas wilayah Maluku untuk bisa mengontrol setiap kecurangan yang terjadi.
"Adanya kekurangan ini, sehingga Bawaslu membu- tuhkan mitra, salah satunya KAHMI yang diharapkan bisa bersinergi bersama kawal Pilkada serentak agar dapat berlangsung dengan baik," pungkasnya. (WHB)
.
