Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID – BPJS Kesehatan di Maluku terus berupaya mewujudkan pelayanan kesehatan berkualitas melalui pengelolaan fasilitas kesehatan yang efektif. Salah satunya memberikan penghargaan bagi bagi 11 fasilitas kesehatan.
Pada Senin (08/10), BPJS Kesehatan memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada 11 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Maluku atas komitmen mereka dalam pelaksanaan Program JKN.
Penghargaan ini diberikan sebagai bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) yang melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Kesehatan Kota Ambon, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia (PKFI).
Penghargaan untuk Fasilitas Kesehatan Terbaik
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Harbu Hakim, menyampaikan ucapan selamat kepada para penerima penghargaan.
"Terima kasih atas komitmen fasilitas kesehatan dalam memberikan layanan yang mudah, cepat, dan setara kepada peserta Program JKN," ujarnya. Penghargaan ini, lanjut Harbu, diberikan berdasarkan seleksi ketat dari tingkat cabang hingga pusat.
Berikut adalah daftar pemenang penghargaan fasilitas kesehatan berkomitmen di Provinsi Maluku:
Pertama, Kategori Tempat Praktek Mandiri Dokter: Sintje Tjengnis, DR, Abdul Rahman Gozali, DR.
Kedua, Kategori Klinik Pratama: Klinik Polres MTB, Sikes Lanud Pattimura, Brimobda Maluku.
Ketiga, Kategori Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi: Wendy Pelupessy, DRG, Mega Aziza, DRG, Bernadeth M.N. Marlessy, DRG.
Keempat, Kategori Puskesmas: Karang Panjang, Kilang, dan Halong.
Kelima, Evaluasi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK)
Acara penghargaan tersebut dirangkai dengan monitoring dan evaluasi KBK Triwulan III tahun 2024 di FKTP Kota Ambon. Tim Monitoring dan Evaluasi BPJS Kesehatan bertugas menilai pelaksanaan pembayaran KBK, memberikan rekomendasi program, serta melakukan pembinaan terkait KBK.
Harbu menjelaskan bahwa sistem KBK di FKTP mengacu pada tiga indikator utama, yaitu:
Angka kontak dengan target ≥150%.
Rasio rujukan Non-Spesialistik <2%.
Rasio Peserta Prolanis terkendali ≥5%.
Namun, berdasarkan evaluasi tahun 2024, beberapa indikator seperti angka kontak dan rasio peserta Prolanis belum mencapai target. "Kami berharap FKTP dapat meningkatkan capaian KBK sehingga pembayaran kapitasi bisa diterima secara penuh, yakni 100%," tambahnya.
Harbu juga menekankan pentingnya sinergi antara BPJS Kesehatan dengan stakeholder terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan. "Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu layanan JKN di fasilitas kesehatan sehingga kepuasan peserta JKN juga meningkat," ungkapnya.
Selain itu, BPJS Kesehatan mengingatkan FKTP untuk meningkatkan angka capaian skrining riwayat kesehatan serta mengoptimalkan penggunaan sistem antrian mobile JKN guna mengurangi antrian dan meningkatkan efisiensi layanan.
Pentingnya Monitoring dan Evaluasi Berkala
Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupessy, menyampaikan pentingnya monitoring berkala terhadap sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana di FKTP. "Tanpa evaluasi rutin, perbaikan layanan di FKTP tidak akan berjalan optimal," tegasnya.
Dengan sinergi semua pihak, diharapkan Program JKN di Maluku dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memenuhi harapan masyarakat. (LMS)
