Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID — Pihak rektorat universitas Pattimura (unpatti) berdalih, dua dari tiga calon Dekan Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan (FKIP) tidak memenuhi syarat administrasi sehingga perlu dilalukan pemilihan ulang. Sementara, masa akhir jabatan dekan lama tersisa dua minggu lagi.
wakil rektor Bidang umum dan Keuangan universitas Pattimura, Dr. Pieter Kakisina mengungkapkan, tim Satuan Pengawas internal (SPI) telah melakukan audit investigasi, dan menemukan fakta bahwa berkas pencalonan dua calon Dekan FKIP Unpatti periode 2025-2029, yakni Dr. Emma Rumahlewang, dan Prof. Dr. anakototy tidak lengkap.
Syarat adminitrasi yang tidak dipenuhi adalah Laporan Karta Kekayaan Penyeleng- gara negara (LHKPN). Sedangkan calon dekan yang memenuhi semua persyaratan administratif hanyalah Prof. izak Wenno.
"Mereka harus melengkapi syarat yang diminta, yaitu, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara negara (LHKPn) karena hal ini merupakan syarat administrasi," kata Pieter Kakisina kepada ambon Ekspres di ruang kerjanya, Rabu (22/1) kemarin.
Menurut Kakisina, salah satu syarat utama bagi siapapun yang ingin menduduki jabatan penting di Unpatti adalah harus memiliki LHKPN. "Siapapun orangnya, yang duduk menjadi aparatur Sipil negara (ASN), wajib memiliki laporan tersebut," ujarnya.
Selain itu, kata dia, jika kelengkapan administratif terpenuhi, tidak ada lagi orang atau pihak yang menyanggah atau mencari kesalahan untuk kepentingan pribadinya atau organisasinya.
"Jadi, saya rasa rektor mempunyai itikad baik untuk hal ini agar di kemudian hari tidak ada masalah,"jelasnya.
Kakisina menambahkan, rektor tetap meminta pihak FKIP melaksanakan pemilihan ulang dekan, paling lambat sebelumnya berakhirnya masa jabatan dekan periode 2021-2025.
"Rektor juga memberikan ruang untuk segera berproses sebelum masa jabatan dekan berakhir, sehingga ketika dilantik, tidak ada masalah. Jadi bukan membatalkan, tapi meminta pemilihan ulang," tegasnya.
Ketua Panitia Pemilihan Dekan FKIP periode 2025 - 2029, Prof. Dr. Patris Rahabav M.Si merasa bingung atas surat masuk kepada pihaknya dari Rektor Unpatti, yang meminta pemilihan dekan FKIP diulang dengan alasan ada prosedur yang dilanggar.
"Sebagai panitia, kami merasa heran. Karena mulai dari proses penjaringan, penetapan calon, hingga pemilihan, seluruh peraturan kami patuhi, tidak ada peraturan yang dilanggar," tegas Rahabav saat dikonfirmasi Ambon Ekspres, Selasa (21/1).
Guru Besar manajemen pendidikan, itu menduga ada orang yang melapor ke rektor, bahwa proses pemilihan dekan FKIP melanggar aturan. Kemudian, rektor memerintahkan tim Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk melakukan audit secara mendadak.
Tim ini dipimpin Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unpatti, Dr. Pieter Kakisina. Karena mendadak, Rahabav bertanya langsung kepada tim SPI untuk men- gonfirmasi beberapa hal.
"Setelah rapat senat dibuka, saya langsung bertanya kepada tim SPI ini, alasan kenapa turun. Kalau merujuk atas dasar surat ini, tim ini turun karena ada beberapa komponen yang dilanggar. Dan atas laporan siapa? Tapi tim tersebut hanya menjawab, tidak tahu dan ini murni atas perintah rektor untuk turun mengecek kebenarannya," jelasnya.
Patris juga mengaku, tim ini meminta seluruh doku- men terkait pemilihan dekan FKIP Unpatti. Mulai dari do- kumen penjaringan sampai pemilihan dan penetapan dekan terpilih.
Dia pun menyerahkan semua dokumen tersebut dengan menandatangani beberapa surat sebagai bukti persetujuan. Sehingga, suatu ketika, ia dapat meminta kembali dokumen yang diambil tersebut.
Patris juga mengingatkan Tim SPI agar hasil audit har- us segera diberikan kepada pihaknya.
"Kami harus tahu, apa isi dari temuan tersebut. Kalau ada yang kurang kita sepakati dan penuhi. Dan harus disepakati kedua belah pihak karena memang prosedurnya seperti itu. Pimpinan Tim SPI bilang bahwa nanti hasil apapun, rektor akan memanggil dekan dan ketua senat untuk berdiskusi bersama-sama,"ungkapnya.
Patris tidak habis pikir, rektor melalui surat tersebut meminta agar dilakukan pemilihan ulang dekan FKIP Unpatti.(leonardo)
