MASOHI, AMEKS.FAJAR.CO.ID — Selama 10 tahun, Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah, menjalankan roda pemerintahan tanpa kehadiran Raja Negeri Adat.
Kondisi ini, mendorong pemuda setempat, termasuk Yusril Lessy, untuk mendesak Saniri dan Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) segera mengukuhkan raja adat.
Yusril Lessy, menegaskan bahwa Negeri Sepa, yang memiliki slogan 'Yama Sepa Yama Atati', seharusnya dipimpin oleh seorang raja adat.
"Hampir 10 tahun, Negeri Sepa tidak memiliki raja adat. Padahal, sebagai negeri adat, keberadaan raja sangat penting untuk menjaga tradisi dan budaya lokal," ujar Yusril melalui telepon seluler kepada ameks.fajar.co.id.
Yusril, menjelaskan bahwa kepala desa dan raja adat memiliki peran yang berbeda. Kepala desa bertanggung jawab mengelola pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sementara itu, raja adat memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial, hukum, dan budaya masyarakat adat.
"Raja adat bertugas memimpin kegiatan adat, menetapkan dan menegakkan hukum adat, serta menjaga kearifan lokal. Ini diatur dalam UU yang sama, yang mengakui keberadaan desa adat sebagai bentuk pemerintahan berbasis hukum adat," jelas Yusril, yang merupakan anak mantan imam Masjid Raya Negeri Sepa.
Desakan serupa juga disampaikan oleh Faizin Amahoru, yang meminta Saniri Negeri segera mengambil langkah konkret untuk mengukuhkan raja adat.
Menurutnya, tanpa raja adat, nilai-nilai tradisi dan budaya yang telah dijaga turun-temurun berpotensi hilang.
"Jika tidak segera diatasi, Negeri Sepa sebagai negeri adat akan kehilangan identitasnya. Pemerintah Negeri dan Saniri harus merespons dengan cepat," tegas Amahoru.
Raja adat memiliki peran sentral dalam menjaga keutuhan masyarakat adat. Selain sebagai pemimpin tradisional, raja adat juga berfungsi sebagai penjaga hukum adat dan simbol persatuan masyarakat.
Keberadaannya, diharapkan dapat memperkuat identitas budaya Negeri Sepa dan memastikan kelestarian adat istiadat.
"Kami berharap Saniri dan pemerintah negeri segera mengambil langkah untuk mengukuhkan raja adat. Ini bukan hanya tentang kepemimpinan, tetapi juga tentang menjaga warisan leluhur kami," tambah Yusril. (djen wasolo)
