Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID — Sebagai wujud keterbukaan dalam melaksanakan pengawasan Pilkada serentak 2024, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi dengan mengajak OKP, media massa, partai politik, dan akademisi.
Rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengawas Adhock, termasuk Panwascam, PKD, dan pengawas TPS, serta menerima masukan dari berbagai pihak eksternal. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 1-3 Februari 2025, di Manise Hotel, Kota Ambon.
Rakor yang mengusung tema "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Pemilu" dibuka langsung oleh Koordinator Divisi Bawaslu Maluku, Daim Baco Rahawarin.
Meskipun tahapan Pemilu 2024 telah usai, Bawaslu Maluku masih menangani 9 perkara sengketa hasil Pilkada yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami melibatkan semua pihak eksternal, termasuk pimpinan partai politik, OKP, Ormas, BEM, dan jurnalis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan guna memperbaiki kinerja pengawas Adhock, terutama di tingkat Panwascam, PKD, dan TPS," ujar Daim Baco Rahawaring.
Daim, menekankan pentingnya peran media massa sebagai corong informasi publik dalam mendukung pengawasan Pemilu.
"Media massa menjadi rujukan informasi awal bagi Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan penindakan jika diperlukan. Ini sangat penting untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas," jelasnya.
Di akhir kegiatan, Bawaslu Maluku akan menyusun catatan rekomendatif dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk memperkuat kinerja jajaran pengawas Adhock.
"Kami ingin menetapkan standar yang jelas untuk pengawas Adhock. Meskipun aturan sudah ada, masukan dari berbagai pihak sangat penting untuk perbaikan kinerja," tambah Daim.
Bawaslu Maluku berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di Maluku.
"Kami berterima kasih atas peran besar semua pihak yang terlibat. Dengan kerja sama ini, kami yakin demokrasi di Maluku akan semakin berkualitas," tandas Daim. (Jardin Papalia)
