AMBON, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Efesiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto berdampak terhadap semua lembaga di tanah air. Termasuk diantaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu secara nasional.
Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Subair, akui lembaga pengawasan pemilu itu, mengalami dampak akibat efesiensi anggaran.
Namun demikian, pihaknya terus melakukan penyesuaian akibat dari kebijakan efesiensi secara nasional oleh pemerintah pusat.
"Iya, Bawaslu Provinsi Maluku mengalami pemangkasan untuk efisiensi anggaran sebanyak 39 persen. Dampaknya tentu saja kami harus melakukan penyesuaian," kata Subair kepada Ambon Ekspres, Minggu (16/02/25).
Meski alami efesiensi anggaran, Bawaslu Provinsi Maluku dan jajaran tetap bekerja maksimal sesuai tugas pokoknya (tupoksi).
Beberapa penyesuaian telah dituangkan dalam perencanaan tahun 2025, diantaranya rapat-rapat kemungkinan besar dilakukan secara daring via zoom.
"Yang pasti, kinerja kelembagaan Bawaslu se-Maluku harus tetap optimal dalam melaksanakan tupoksi sesuai perintah UU. Dan kemungkinan untuk rapat dilakukan via zoom," sebut Subair.
Terkait mobil dinas (Mobdis) katanya, Bawaslu Kabupaten/Kota sudah pasti tidak akan lagi mendapatkan kendaraan dinas karena seluruh komponen sewa kendaraan dinas sudah tidak memungkinkan.
"Saya berharap nanti ada kerja sama dari pemerintah daerah masing-masing untuk mengefesienkan kendaraan dinas yang mungkin ada untuk digunakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota," harap mantan anggota Bawaslu Kota Ambon itu.
Sementara itu anggota KPU Provinsi Maluku Syarif Mahulauw mengatakan, bahwa terkait mobil dinas kemungkinan tidak lagi untuk KPU Kabupaten/Kota.
"Sepertinya dimulai dari kabupaten kota," jawab Syarif singkat sembari mengarahkan konfirmasi lebih lanjut ke Sekretaris KPU Provinsi Maluku.
Sekretaris KPU Maluku Effendi Latuconsina yang dikonfirmasi belum menjawab. Begitu juga ketua KPU Maluku M. Shadek Fuad. (WHB)
