AMBON, AMEKS.FAJAR.CO.ID – Perjuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Maluku dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk menjadikan daerah ini sebagai embarkasi haji penuh, didukung elemen organisasi kepemudaan..
Langkah ini dilakukan agar calon jemaah haji (CJH) asal Maluku tidak lagi harus transit di Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala Kanwil Kemenag Maluku, Dr. H. Yamin, S.Ag., M.Pd.I, bersama Pemprov Maluku, intens melakukan koordinasi, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Perjuangan ini telah berlangsung lebih dari setahun dan terus menunjukkan progres positif. “Komitmen Kanwil Agama Maluku di bawah kepemimpinan Pak Yamin terus dilakukan, termasuk komunikasi intens dengan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, serta langkah-langkah advokasi di Jakarta,” ungkap Poyo Sohilaw, Formatur BADKO Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Maluku, Kamis (24/4/2025).
Menurut Poyo, status embarkasi haji penuh tidak hanya menguntungkan dari sisi efisiensi keberangkatan jemaah, tetapi juga memberikan dampak luas secara ekonomi, khususnya pada sektor riil dan ekonomi kerakyatan. Maluku juga berpotensi melayani jemaah dari wilayah Indonesia Timur lainnya, seperti Maluku Utara dan Papua.
“Perjuangan ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus menjadi agenda bersama semua pemangku kebijakan, termasuk gubernur, bupati/walikota, anggota DPR/DPRD, dan elemen kepemudaan,” tegas Poyo.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur penunjang seperti bandara dan fasilitas pendukung lainnya. Menurutnya, keberadaan embarkasi haji penuh akan meringankan beban jemaah, terutama lansia, dari sisi biaya, waktu, dan energi.
“Mayoritas CJH dari Maluku adalah lansia. Jadi ini bukan hanya soal pelayanan, tetapi juga soal kemanusiaan. Semua pihak perlu duduk bersama dan menyusun strategi perjuangan politik kedaerahan yang matang,” tutupnya.(elias rumain)
