Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID — Sadali Ie terus bermanuver untuk mempertahankan posisinya sebagai Sekretaris Provinsi Maluku. Manuvernya cukup berhasil, meski dilawan sebagian mantan tim sukses Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath.
Sadali sudah menjabat sebagai Sekda sejak tahun 2020. Dia ditunjuk Murad Ismail yang saat itu sebagai Gubernur Maluku, menggantikan Kasrul Selang. Kasrul diturunkan tanpa alasan oleh Murad.
Setelah Murad turun pada April 2024, Sadali ditunjuk sebagai pejabat Gubernur Maluku hingga Februari 2025 setelah Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
Kini Sadali kembali ke jabatan lamenta sebagai Sekda. Meski Sadali bagian dari rezim lama, dan disebut-sebut ikut bertarung melawan Hendrik-Vanath, namun dia tetap dipercayakan Hendrik Lewerissa.
dia masih dipakai Gubernur Hendrik Lewerissa (HL), bahkan berpeluang dipertahankan. Belum diketahui, alasan Hendrik mempertahankan mantan kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku itu.
Namun keputusan HL membuat banyak bekas tim suksesnya kecewa. Mereka berharap ASN bekas rezim lama tidak lagi dipakai, termasuk Sekda sekarang.
Rauf Pellu, salah satu relawan pasangan Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath atau LAWAMENA mengatakan, pergantian Sekda merupakan hak prerogatif Gubernur.
Namun, dalam rangka penyegaran birokrasi di Pemprov Maluku, kata dia, sebaiknya ada Sekda baru sehingga tidak terkesan Gubernur mempertahankan rezim lama.
"Kalau pak Gubernur bicara soal penyegaran di tubuh birokrasi, saya kira perlu ada Sekda baru. Sekda ini ibarat kepala kantor atau orang ketigalah di Pemrov, jadi harus dijabat oleh orang yang betul- betul paham birokrasi dan mampu menjalankan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur dengan baik,"kata Rauf kepada Ambon Ekspres, Senin (6/5).
Menurut mantan kader Partai Gelora Maluku, salah satu parpol pengusung Hendrik-Vanath itu, Sadali tidak layak lagi sebagai Sekda. Banyak pegawai di Pemprov telah merasa jenuh dengan Sadali.
"Kita memang bukan orang birokrasi tapi karena sebagai orang lapangan yang bertemu banyak orang birokrasi yang menyampaikan keluhan seperti itu,"kata dia.
Selain itu, Sadali juga diduga tersandung beberapa kasus dugaan korupsi, antara lain dana Covid-19 dan proyek reboisasi. "Artinya, agar pak gubernur dan wakil gubernur bebas dari hal-hal buruk, sebaiknya yang bersangkutan harus diganti,"pinta dia. (tajudin buano)
