Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama kebijakan fiskal pemerintah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Lebih dari sekadar angka-angka nominal, APBN mencerminkan arah dan strategi negara dalam menjawab kebutuhan rakyat serta mengatasi berbagai tantangan pembangunan.
Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan APBN adalah capaian output yang dihasilkan dari belanja negara. Output tersebut menjadi cermin nyata dari efektivitas perencanaan, efisiensi pelaksanaan, dan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Dalam konteks Indonesia yang tengah bergerak menuju transformasi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, capaian output APBN menjadi indikator penting yang menggambarkan sejauhmana program-program pemerintah telah menyentuh masyarakat secara langsung dan menjawab prioritas nasional.
APBN setiap tahun dirancang berdasarkan prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam dokumen ini, belanja negara diarahkan untuk mendukung tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dengan pendekatan anggaran berbasiskinerja (performance-based budgeting), setiap rupiah yang dibelanjakan diharapkan menghasilkan output yang terukur dan berdampak nyata.
Secara umum, struktur APBN terdiri dari dua sisi utama yaitu pendapatan negara dan belanja negara. Pendapatan negara diperoleh melalui pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Sementara itu, belanja negara terbagi menjadi belanja pemerintahpusat dan transfer ke daerah serta dana desa. Di sinilah capaian output APBN tercermin dalam wujud barang dan jasa publik yang disediakan negara melalui kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Capaian output APBN adalah hasil nyata dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh negara. Dalam sistem penganggaran berbasis kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menyusun indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang akan menjadi tolok ukur capaian.
Jalan, irigasi, sampai dengan penggunaan JKN merupakan contoh yang paling sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Panjang jalan yang dibangun, jumlah panjang irigasi yang diperbaiki, serta jumlah jumlah penerima bantuan iuran JKN, merupakan contoh dari output dari kementerian terkait.
Data capaian output inilah yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi belanja negara. Dengan kata lain, APBN tidak hanya harus terserap, tetapi juga harus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Capaian output memiliki peran penting dalam mengukur kontribusi belanja negara terhadap pencapaian outcome dan impact. Sebagai ilustrasi, pembangunan 1.000 km jalan baru bukan hanya menjadi sekadar data fisik, melainkan harus dikaitkan dengan peningkatan konektivitas wilayah, pengurangan biaya logistik, hingga peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Demikian pula pembangunan sekolah baru harus bermuara pada meningkatnya akses dan mutu pendidikan. Oleh karena itu, output merupakan penghubung antara input (dana) dan outcome (manfaat sosial/ekonomi). Tanpa output yang jelas dan terukur, belanja negara berisiko menjadi tidak produktif dan hanya mengejar serapan anggaran semata.
Meski capaian output dari APBN menunjukkan tren positif, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius:
1. Kualitas vs Kuantitas
Banyak output yang tercapai dari sisi kuantitas, tetapi belum seluruhnya optimal dari sisi kualitas. Misalnya, pembangunan infrastruktur fisik seringkali terkendala oleh mutu pelaksanaan yang rendah.
2. Ketepatan Sasaran
Program bantuan sosial dan pendidikan masih menghadapi masalah dalam hal validasi data penerima, yang berakibat pada tidak tepatnya sasaran bantuan.
3. Koordinasi Antarlembaga
Beberapa output bersifat lintas sektor, seperti pembangunan kawasan terpadu, memerlukan koordinasi yang baik antara kementerian teknis, pemda, dan lembaga pengawas.
4. Monitoring dan Evaluasi
Masih terbatasnya kapasitas monitoring dan evaluasi secara menyeluruh menyebabkan kesulitan dalam mengukur dampak akhir dari output yang telah dicapai.
Untuk itu, dalam upaya meningkatkan kualitas capaian output APBN ke depan, beberapa langkah strategis perlu dilakukan:
• Penguatan perencanaan berbasis hasil, dengan fokus pada manfaat jangka panjang yang akan diterima masyarakat.
• Penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi SMART (Sistem Monitoring Output dan Akuntabilitas Realisasi Terintegrasi) untuk memantau realisasi output secara real time.
• Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam proses perencanaan dan pengawasan, agar output yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
• Peningkatan kapasitas SDM pengelola anggaran, khususnya di daerah, agar pelaksanaan program lebih efektif dan efisien.
• Evaluasi berbasis dampak, bukan hanya laporan fisik atau keuangan, tetapi juga perubahan sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.
APBN adalah wajah pemerintah dalam menjalankan mandat rakyat. Melalui capaian output, masyarakat dapat menilai seberapa besar keberpihakan negara terhadap kepentingan publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas output menjadi keharusan mutlak dalam tata kelola anggaran negara yang baik.
Dalam menapaki perjalanan panjang negara tercinta ini, tentunya tidak terlepas dari tantangan pembangunan nasional akan semakin kompleks. Namun dengan APBN yang dikelola secara bijak, transparan, dan fokus pada hasil, Indonesia akan semakin mampu menjawab tantangan zaman dan mewujudkan visi negara yang adil, makmur, dan berdaulat.(**)
