Bertemu Perdana Menteri Jepang, Jokowi Singgung Ambon New Port

  • Bagikan
Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo saat bertemu Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio di Istana Bogor. (Foto: Diambil dari IG Jokowi)

Jakarta, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Presiden Joko Widodo kemarin bertemu Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio. Dalam pertemuan di Istana Bogor, Presiden mengajak Jepang terlibat dalam pembangunan Ambon New Port dan Perikanan di MBD maupun KKT.

Dalam akun resmi instagram Jokowi, Presiden kepada Perdana Menteri Jepang, menyambut baik kerjasama di bidang infrastruktur dan berharap partisipasi Pemerintah Jepang pada proyek-proyek infrastruktur lainnya di Tanah Air.

Baca:

“Seperti Ibu Kota Nusantara dan Ambon Port,” tulis Jokowi dalam akun instagram resminya, Sabtu (30/4). Dalam pertemuan bilateral itu, Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan.

“Misalnya secara khusus saya menyampaikan permintaan pembukaan akses yang luas bagi produk pertanian dan perikanan Indonesia ke Pasat Jepang,” kata Presiden dalam instagramnya.

Di Sektor Kelautan dan Perikanan, Presiden menyambut baik partisipasi Jepang dalam pembangunan sentra Kelautan dan Perikanan di Natuna dan Biak yang telah selesai.

“Dan komitmen pembangunan sentra-sentra serupa di Sabang, Moa (Maluku Barat Daya), Saumlaki (Kabupaten Kepulauan Tanimbar), dan Morotai,” kata Presiden.

Sebelumnya dalam pertemuan dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Istana Negara awal April ini, Presiden juga menegaskan komitmen Pemerintah Pusat membangunan Lumbung Ikan Nasional dan Ambon New Port.

Hal ini disampaikan Ketua HIPMI Maluku, Muhammad Azis Tunny usai bertemu Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Kata dia, tidak ada pembatalan pembangunan Ambon New Port, maupun Maluku sebagai LIN.

Baca:

Dua kebijakan ini sempat menjadi wacana hangat di Maluku. Pasalnya beredar kabar ANP maupun M-LIN bakal tidak dilanjutkan oleh Pemerintah Pusat. Gubernur Maluku Murad Ismail juga menegaskan, soal ANP dan M-LIN menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Sejumlah anggota DPD RI, maupun DPR RI juga sudah bertemu Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Dalam pertemuan itu, Luhut memberi sinyal pemindahan lokasi ANP dari Waai, Kabupaten Maluku Tengah ke lokasi lain, dengan alasan ranjau dan Gunung Api.(yan)

  • Bagikan

Exit mobile version