Davos, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Sebelum memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, Pemerintah selalu mempertimbangan dampak yang bakal dirasakan. Kebijakan ini bersifat people-first.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ketika mewakili Indonesia untuk menyampaikan pandangan dan perspektif pada sesi Country Strategy Dialogue dalam rangkaian perhelatan World Economic Forum Annual Meeting (WEFAM) 2022 di Davos, Swiss, Rabu (25/05). Hasilnya, kata Airlangga, pertumbuhan ekonomi tinggi pada kuartal pertama tahun 2022 yang mencapai 5,01 persen dan lebih tinggi dari negara G20 lain termasuk Jerman dan Tiongkok.
Salah satu contoh kebijakan bersifat people-first, adalah tentang kebijakan pemberian bantuan tunai kepada para pedagang kaki lima, pemilik warung, dan nelayan (BT-PKLWN) yang diinisiasi untuk membantu pelaku UMKM sekaligus mendorong konsumsi masyarakat.
Selain itu, kata Arilangga. ada juga program Kartu Prakerja yang bersifat semi bansos dan diinisiasi Pemerintah untuk reskilling dan upskilling masyarakat di masa pandemi. Kartu Prakerja ini manfaatnya berhasil diterima oleh 11,4 juta penerima.
“Untuk siswa sekolah, Pemerintah juga memberikan bantuan kuota internet gratis guna menjamin ketersediaan pendidikan di masa pandemi,” kata Airlangga.
Seluruh langkah tersebut memang memiliki risiko dari sisi kebutuhan anggaran negara. Namun, Menko Airlangga percaya bahwa hal tersebut akan mendatangkan keuntungan jangka panjang bagi masyarakat.
“Pemerintah memprioritaskan masyarakat, kami berinvestasi di dalamnya, dan memastikan kepercayaan mereka. Saya sangat yakin bahwa keputusan ini dalam jangka panjang akan terbukti sama pentingnya dengan yang mereka lakukan dalam jangka pendek. Pada akhirnya, jika masyarakat Indonesia dapat mempercayai Pemerintah, maka masyarakat tersebut akan menjadi investasi paling berharga bagi sebuah negara,” ungkap Menko Airlangga.
Menko Airlangga menegaskan bahwa pendekatan people-first ini tidak hanya berlaku pada masa krisis. Penggunaan pendekatan ini di bidang tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lain dapat menjadi kekuatan penuntun dibalik upaya pembangunan.
Hal ini dapat dilihat seperti pada kebijakan lingkungan hidup, dimana Indonesia juga menekankan pendekatan yang people-first. Pemerintah mendengarkan keluhan dari keluarga yang kehidupan dan mata pencahariannya berada di bawah ancaman nyata perubahan iklim.
Hasilnya, dalam dua tahun terakhir Indonesia berhasil mengurangi deforestasi hingga 80%.Menko Airlangga percaya bahwa penerapan kebijakan people-first dapat memberikan perubahan yang nyata.
“Pendekatan ini adalah pendekatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berprinsip. Pendekatan inilah yang dapat menjadi dasar untuk meningkatkan keterlibatan dan kerja sama di seluruh dunia,” pungkas Menko Airlangga. (dep7/ltg/fsr).
