Tokyo, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memulai rangkaian kunjungan kerja di Tokyo, dengan mengadakan pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang Koichi Hagiuda.
Dalam pertemuan tersebut, salah satunya membahas terkait perkembangan kerjasama dalam Forum Public and Private Dialogue Track 1.5 : Japan Indonesia Co-Creation Partnership for Innovative.
“Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang telah menyepakati sejumlah bidang kerja sama, yaitu pengembangan sumber daya manusia (capacity building), teknologi digital, rantai pasok dan promosi industri hijau. Ini termasuk proyek pengembangan sumber daya manusia yang bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kerja (BPPK) Bekasi atau yang lebih dikenal dengan CEVEST,” ujar Menko Airlangga.
Indonesia dan Jepang telah menyelesaikan general review IJEPA pada 2019 lalu, dan saat ini masih diadakan pembahasan protokol antara tim negosiasi kedua negara.
Menko Airlangga mengangkat sejumlah isu penting yang masih tertunda dalam pembahasan yaitu terkait permintaan Indonesia atas akses pasar untuk ekspor tuna kaleng ke Jepang.
“Kami melihat ada complementary antara demand di Jepang dan supply di Indonesia atas produk tuna ini, sehingga Indonesia berharap Jepang dapat menurunkan tarif untuk produk tuna Indonesia agar Indonesia memiliki level playing field yang sama dengan negara lain di kawasan,” ujar Menko Airlangga.
Menteri Hagiuda mengatakan, “Kemajuan kerjasama di industri otomotif antar kedua negara sudah sangat baik. Sejumlah perusahaan Jepang juga terus meningkatkan komitmen investasinya di Indonesia.”
Mitsubishi telah berkomitmen untuk memulai produksi electric vehicle di Indonesia pada awal tahun 2023 yang bertujuan untuk memperluas pasar ekspor. Selain Mitsubishi dan Toyota, Nissan juga akan mengembangkan produksi electric vehicle di Indonesia.
Nissan rencananya akan menggunakan teknologi lain yang juga ramah lingkungan dan sudah mempertimbangkan menggunakan bahan bakar berbasis hidrogen.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan respon terhadap permintaan Pemerintah Jepang terkait kebijakan sertifikat bebas radio aktif untuk produk pertanian, perikanan dan makanan asal Jepang.
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Cemaran Radioaktif.
Tujuan dari Permentan ini yakni untuk memastikan pangan segar asal hewan dan tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI memenuhi persyaratan keamanan pangan. Badan POM telah melakukan revisi peraturan terkait dengan persyaratan sertifikat bebas radioaktif untuk makanan olahan.
Menko Airlangga juga mengangkat isu terkait pengaturan impor baja. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan Neraca Komoditas dalam rangka penerbitan izin impor produk baja yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga menyampaikan, “Untuk impor baja yang sangat diperlukan untuk industri, Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan untuk melakukan relaksasi tarif, dan Tim Teknis akan segera menyelesaikan.”
Menteri Agus juga menyampaikan terima kasih kepada industri otomotif Jepang yang telah melakukan perluasan pasar produk otomotif Indonesia, salah satunya untuk melakukan ekspor dari Indonesia ke Australia.(*/yan)
