Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Pemerintah pusat sangat siap membangun LIN dan Ambon New Port. Hanya saja persoalan lahan belum diselesaikan. Ada Rp125 miliar disiapkan Kementerian Keuangan untuk pembebasan lahan, tapi lahan tak kunjung dibebaskan.
Deputi 1 kepala Staff Kepresidenan RI kepada wartawan, kemarin, membenarkan ada terjadi perubahan pembiayaan untuk LIN dan pembangunan Ambon New Port, dari APBN ke Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU.
“Intinya, program prioritas nasional harus berakhir 2024 atau bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Joko Widodo sebagai Presiden dan Maruf Amin sebagai Wapres. Prinsipnya itu dulu,” kata Febry.
Soal LIN, kata Febry, pertanyaan subtansial, adalah, lahan untuk pembangunannya dimana? Program prioritas nasional, syaratnya redimes kriteria, artinya Pemda harus siapkan lahan, harus siapkan perijinan, harus siapkan regulasi, penlok atau penentuan lokasi.
Sampai saat ini, kata Febry, semuanya belum ada. Pemerintah pusat sudah alokasi dana Rp125 miliar, dan hingga kini masih tersimpan di lembaga manajemen dan aset nasional. Dana itu untuk membayar lahan di Waai.
Pointnya, tambah Febry, kalau ingin percepat LIN, pastikan Penlok itu clear and clean. Saat sertifikat semua sudah dimiliki, Pemerintah Provinsi Maluku serahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Setelah itu, pasti pemerintah pusat membangun infrastruktur dasar. Saya tanya Balai Jalan, you mau masuk nggak. Apa jawab Balai? Mau masuk dimana pak?,” tutur Febry.
Menurut Febry, Balai Wilayah Sungai sudah siap, dan mendapat sumber air, tapi mau bangun dimana? Pelindo juga sudah siap untuk membangun pelabuhan, tapi bangun dimana.
PLN akhirnya tahun ini, kata Febry, sudah siap untuk membangun Ambon tiker dua dengan 50 Megawatt di Waai untuk persiapan clean. Akhir 2024 Ambon tiker dua ditargetkan sudah selesai.
“Persoalannya, setelah semua sudah di back up dengan baik, kita pasti akan jual ke investor. Tidak mungkin kita jual alang-alang dan pohon kelapa. Karena itu, kita harus memastikan dulu, pemda di depan bebaskan lahan, baru pempus berikan dana,” kata dia.
Pertanyaannya, tambah Febry, dimana tim percepatan pembebasan lahan. Kantor staf Presiden sudah membuat analisa. Analisa ini bukan hanya di Waai, tapi di beberapa gugus Pulau, sehingga bisa memperpendek rentang birokrasi penangkapan ikan, ada di Moa, Saumlaki, Aru, tual, dan SBB
"Waai itu, hanya pusat dari pengelolaan industri perikanan. Pada titik tertentu orang mengekspor ikan mentah, orang bisa ekspor langsung ke daerah atau negara tujuan,” pungkas Febry.(yan)
