Surabaya, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Menteri koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memimpin Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2022. Rapat ini menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) .
Rakorpusda ini menjadi salah satu agenda penting dalam memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), untuk merumuskan program kebijakan pengendalian inflasi pada tataran implementatif pasca penyesuaian harga BBM.
Pada Agustus 2022, inflasi Indonesia tercatat sebesar 4,69 persen (year on year) yang lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi Juli 2022 sebesar 4,94 persen (yoy). Inflasi yang meningkat pada bulan Juli lebih didorong oleh lonjakan inflasi volatile food yang tercatat 11,47 persen (yoy) dan telah berhasil ditekan pada bulan Agustus menjadi sebesar 8,93 persen (yoy).
“Saat ini, dampak dari kondisi global masih sulit dikendalikan, namun yang dapat diupayakan adalah menjaga harga domestik dengan sekaligus menjaga rantai pasoknya, yakni utamanya komoditas pangan,” tutur Menko Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada Rakorpusda Pengendalian Inflasi 2022, di Surabaya, Rabu (14/9).
Urgensi menstabilkan harga pangan, kata Airlangga, adalah karena kontribusi makanan terhadap kemiskinan mencapai 74,1 persen. Implikasinya kenaikan harga bahan pangan akan meningkatkan kemiskinan.
“ Beras merupakan komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan. Kontribusi beras terhadap kemiskinan per Maret 2022 mencapai 23,04 persen di desa dan 19,38 persen di kota,” ungkap Airlangga.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, per minggu pertama September 2022, ketahanan stok komoditas bawang putih, daging ayam, dan daging sapi, berada dalam level aman di 34 provinsi.
Sementara itu, stok komoditas cabai besar dalam kondisi rawan di 17 provinsi dan rentan/tidak aman di 10 provinsi. Sedangkan yang masih perlu diwaspadai lagi adalah stok komoditas cabai rawit yang dalam kondisi rawan di 14 provinsi dan rentan/tidak aman di 10 provinsi.
Mencermati kondisi ketahanan stok komoditas pangan, Menko Airlangga kembali mengarahkan kepada seluruh daerah untuk fokus pada program-program yang dapat segera menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan pasokan.
Di antaranya, kata Airlangga, adalah perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD), terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.
Selain itu, meningkatkan pelaksanaan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders; termasuk peningkatan program Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga (KPSH) untuk segera menstabilkan harga beras.
“Saya kembali menekankan kepada seluruh daerah, tidak perlu ragu-ragu untuk menggunakan Bantuan Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi, dan mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan, serta pemanfaatan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial, karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri,” jelas Menko Airlangga.
Ke depan, lanjut Menko Airlangga, TPIP-TPID akan terus memperkuat koordinasi maupun sinergi program kebijakan untuk stabilisasi harga, terutama pasca penyesuaian BBM guna mendukung pencapaian inflasi nasional tetap terkendali.
Setelah itu, diumumkan pemenang TPID Awards 2022 sebagai bentuk apresiasi kepada TPID dalam pengendalian inflasi di daerah. Penghargaan tersebut terdiri dari tiga kategori yakni TPID Terbaik Provinsi dan Kabupaten/Kota serta TPID Kabupaten/Kota Berprestasi.
Pemenang TPID dan para nominasi dalam tiga kategori tersebut telah diusulkan untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID), pada kategori Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah.
“Diharapkan dengan tambahan insentif tersebut dapat memacu daerah semakin inovatif dalam perumusan kebijakan yang langsung menyasar pada permasalahan inflasi masing-masing,” tutup Menko Airlangga.(yan)
