Ambon,AMEKS.FAJAR.CO.ID.- Wacana Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan lama terkubur. Pemerintah Pusat dinilai tak serius, mendengar aspirasi delapan provinsi yang berjuang membentuk UU Daerah Kepulauan.
Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono di hadapan mahasiswa Universitas Darussalam Ambon di Puncak Wara, Desa Batumerah, kota Ambon, Maluku, Jumat (4/11/2022), menyinggung kembali RUU ini dalam kuliah umum.
Kuliah terbuka ini terkait Strategi Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan. Kata dia, sudah hampir empat periode DPR dan DPD, perjuangan RUU Daerah Kepulauan dilakukan. Kini baruk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun tak kunjung disahkan.
Kendati demikian, perjuangan RRU Daerah Kepulauan dipastikan Nono Sampono, akan terus dilakukan. Mereka butuh suport dan dukungan semuah pihak. sSalah satunya dari kalangan kampus agar secara bersama dapat meyakinkan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Peresiden.
"Tersendatnya RRU kepulauan ini, karena mereka para pengambil kebijakan di tingkat pusat itu, tidak pernah hidup di daerah kepulauan seperti kita di Maluku ini," sindir, Nono Sampono.
Otoritas itu, kata Nono, saat ini berada di DPR-RI. Untuk itu dukungan moral dari semua pihak penting, salah satunya dari kalangan kampus.
" Makanya, sangat penting kita berikan suport dari lapangan. Mahasiswa, Pemuda punya peran penting untuk kemajuan pembangunan bangsa ini, terkhusus di Maluku. Kalau memang itu diharuskan mari kita rame-rame keluar untuk meyakinkan pemerintah, dalam hal ini Presiden," ucap Nono, lagi.
Nono dalam kuliahnya juga, menyampaikan membangun Maluku harus mempunyai strategi sebagai provinsi kepulauan, agar ekonomi bisa tumbuh merata di kawasan pesisir.
Kuliah umum ini, juga diharapkan dapat membuka peluang diskusi akselerasi pembangunan kelautan dan kepulauan dalam melahirkan kebijakan-kebijakan strategis.
“Peran perguruan tinggi dan para peneliti yang ada didalamnya menjadi bagian penting dalam sektor kelautan dan kepulauan di tingkat regional, nasional maupun internasional," tegasnya.
Selain itu, pembangunan sektor kelautan dan kepulauan dengan berbagai permasalahan didalamnya tidak akan dapat dilakukan secara utuh dan menyeluruh oleh instansi pemerintah, tanpa ada keterlibatan kampus.
"Saya harapkan peran dan kiprah Unidar, bisa menemukan solusi dan mengakselarasi pembangunan kelautan dan kepulauan. Karena kemajuan bangsa ini tergantung dari mahasiswa, tanggung jawab sangat besar terhadap negara," ujarnya.(ERM)
