Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Menjaring kemitraan para pihak dalam pengembangan usaha pemasaran hasil hutan bukan kayu di Maluku, menjadi penting. Untuk itu, Kementerian Kehutanan berusaha, meningkatkan kemandirian Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
“Terbentuknya KUPS diharapkan dapat terbentuk kluster – kluster komoditi, yang memudahkan bagi para pihak dalam menjaring kerjasama dan menjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitas,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Kehutanan, Mahfudz MP.
Mahfudz membuka langsung Temu Kemitraan Usaha Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dengan Tema Membangun Jejaring Kemitraan Usaha Kelompok Perhutanan Sosial. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Marina, Ambon selama dua hari, tanggal 3 November hingga 4 November.
Mahfudz berharap, kemitraan ini tidak hanya sebagai aktor pendukung yang terfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dan peningkatan ekonomi, tetapi juga turut serta menjaga kelestarian hutan melalui komitmen kerjasama.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, dalam sambutan pada kegiatan itu, mengatakan kegiatan ini menunjukan suatu bentuk sinergitas lintas sektor.
“Perkembangan Perhutanan Sosial (PS) pada beberapa kabupaten di Maluku menunjukan peningkatan yang sangat baik. Ini tentunya dipengaruhi oleh adanya sinergitas dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah serta dukungan beberapa off taker dalam mendukung peningkatan diversifikasi produk dari kelompok PS,” kata Kadis.
Menurut dia, program ini semakin dirasakan dapat memberikan kontribusi akses lahan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.
“Kegiatan kemitraan temu usaha yang dilaksanakan saat ini, sebagai wadah pertemuan antara petani dengan pelaku usaha dalam membuka peluang pasar komoditi perhutanan sosial. Kegiatan ini diharapkan terjadinya kesepakatan kerjasama yang lebih terarah melalui Perjanjian Kerjasama (PKS),” kata Kadis.(yan)
