KEEROM, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Dugaan keterlibatan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus korupsi PON Papua, diselidiki KPK. Lukas sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.
KPK kini sedang ditelisik keterlibatannya dalam kasus penyalahgunaan dana operasional pimpinan serta pengelolaan dana Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX Papua.
Mengamati perkembangan kasus Lukas Enembe tersebut, tokoh perempuan dari Kabupaten Keerom, Ida Sokoy mengatakan, Gubernur Papua tentu tidak bertindak sendirian.
Tetapi patut diduga, Ia dibantu oleh kroni-kroninya yang duduk di posisi-posisi strategis, baik di eksekutif maupun legislatif. Mereka memberikan kontribusi dalam kesalahan yang dibuat Lukas.
“Tangkap! Yang bekerja kan kroni-kroninya, bukan Bapak Lukas. Biar bisa memberikan efek jera bagi pejabat-pejabat yang lain,” pinta Ida Sokoy di Arso, Kamis (22/12/2022).
Pengurus Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Provinsi Papua ini, mengapresasi dan mendukung langkah-langkah KPK terhadap Lukas Enembe. Menurutnya, dengan adanya KPK, korupsi bisa dikurangi. KPK tidak akan gegabah menetapkan seseorang menjadi tersangka, jika tidak didukung bukti-bukti yang kuat.
“KPK bukan orang-orang sembarangan. Mereka juga akan berhadapan dengan hukum kalau tangkap orang sembarangan,” tegas Ida.
Kepada Gubernur Lukas Enembe, Ida meminta agar orang nomor satu Papua itu berani tampil di depan umum, nyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Bukan melemparkan opini-opini bahwa dirinya benar, tapi sambil bersembunyi.
“Kalau (Lukas) mau menyatakan kebenaran, bahwa tidak ada penyimpangan dalam kepemimpinannya, nyatakan di depan umum, supaya namanya kan jadi baik. Tapi kalau sembunyi begini, apa yang engkau dapat. Orang benar itu berani, orang salah itu bersembunyi, itu saja. Takut karena salah, ada sesuatu yang disembunyikan. Berarti yang benar itu KPK,” tegasnya.
Ida berharap, Lukas sebagai pemimpin besar sebaiknya berjiwa besar, berani mengakui kesalahan. Lukas harus menjadi contoh untuk para pemimpin Papua ke depan, bahwa jika ingin menjadi pemimpin besar, tapi jiwanya jangan kerdil.
“Kami tidak mau, nanti seluruh tokoh-tokoh (Papua) dicap, modelnya seperti itu,” kata dia.
Ida Sokoy setuju bahwa selama Otonomi Khusus (Otsus) jilid satu bergulir, pengawasan sangat lemah. Ia menyarankan agar sistem pengawasan dibenahi secara sungguh-sungguh.
“Pemerintah agar membentuk tim pengawasan secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, distrik, sampai ke kampung-kampung. Libatkan juga tokoh-tokoh adat, gereja, dan tokoh perempuan,” tutup Ida Sokoy.(ERM)
