Makassar, AMEKS.FAJAR.CO.ID , - Ratusan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa (AGMAS) Wija To Luwu menggelar aksi unjuk rasa (Unras) menolak masuknya PT Antam di Luwu Timur. Sementara di Maluku, perusahaan ini berkeinginan mengelola Gunung Botak, Pulau Buru.b
Unjuk rasa tersebut digelar di dua titik yaitu PT Antam perwakilan Makassar jalan Dr Ratulangi dan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jalab Urip Sumoharjo, Selasa, (18/7).
Para mahasiswa ini menuntut agar Antam selaku anak perusahaan MIND ID tidak ikut andil dalam mengelola ex lahan PT Vale di Luwu Timur.
Menurut Thalib Ruslan, apabila Antam ikut terlibat dalam pengelolaan lahan tersebut maka secara langsung membunuh pengusaha lokal.
“Alasan kami jelas kenapa menolak PT Antam ikut dalam konsesus ex lahan PT Vale karena itu sama saja membunuh pengusaha lokal di bidang jasa kontraktor.” ujar Jenderal lapangan Thalib Ruslan dalam orasinya.
Apalagi, kata dia, selama ini Antam melakukan hal itu dibeberapa wilayah pertambangan di Indonesia namun tidak ada hasil. Justru merugikan BUMN.
Ditambah lagi, saat ini PT Vale masih belum maksimal mensejahterakan masyarakat Luwu Raya khususnya Luwu Timur selama berdiri.
Sementara di Maluku, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) disebut bakal menggarap tambang emas di Gunung Botak Kabupaten Buru.
Hal tersebut diperkuat setelah Komisaris Utama MIND.ID (BUMN), Letnan Jenderal (Purn) Doni Monardo hadir bersama Pemerintah Provinsi Maluku dalam bakti sosial serta dialog dengan masyarakat dan tokoh adat di Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kamis (22/6/2023).
Dikutip dari tribunambon.com, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Le mengatakan, langkah awal yang baik guna penataan pengelolaan Gunung Botak menjadi wilayah Izin Usaha Pertambangan dan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat.
“Kehadiran Letjen Jenderal TNI (Purn.) Doni Monardo bersama PT. Mind Id dan PT. Antam untuk menangani industri pertambangan di Indonesia, Kami sangat mengharapkan adanya suatu rancangan dalam rangka penataan pengelolaan Gunung Botak menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR),” kata Sekda.(yan/int)
