Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Kader partai golkar Maluku Richard Rahakbauw (RR) telah menyatakan sikap maju sebagai calon Walikota ambon 2024. Bahkan dia sesumbar akan diusung oleh PDI Perjuangan.
Menurut Richard, optimismenya memperoleh restu ketua umum PDI Perjuangan Megawati soekarnoputri, karena PDIP dan golkar masih tetap solid dari pusat hingga daerah. Bahkan golkar secara resmi telah mendukung jagoan PDIP ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024.
"Untuk Pilkada Kota Ambon, Golkar dan PDI Perjuan- gan akan rekomendasi saya sebagai calon Walikota," jelas Richard kepada wartawan di ruangan komisi III DPRD Maluku, Selasa (8/8).
Richard juga mengklaim, elektabilitasnya masih jauh lebih baik berdasarkan survei internal partai Golkar. Namun, Ketua Komi- si III DPRD Provinsi Maluku itu tidak menyebut lembaga maupun waktu survei.
"Kita saling menghargai saja, karena dari sisi konstitusi semua warga negara mempunyai hak untuk maju mencalonkan diri dan saya sudah siap lahir dan batin. Dengan siapa pun lawannya saya tidak gentar," tegas mantan wakil ketua DPRD Maluku itu.
Soal pasangan, RR mengaku akan menggandeng Raden Ayu Hasanussy, anggota Komisi III DPRD Maluku sebagai Wakil Walikota Ambon.
"Untuk pasangan akan bicarakan. Tapi kalau Tuhan berkehendak pasti pasangan dengan Ibu Ayu Hasanussy. Harus itu,” sebut RR penuh semangat.
Alasan RR maju Walikota Ambon, karena ingin membangun kota bertajuk manise ini lebih baik ke depan. Termasuk juga persoalan pasar Mardika Ambon yang amburadul.
"Kita ingin melihat Kota Ambon lebih baik, dan pasar Mardika, juga,"pungkas dia.
Salah satu pengurus DPD Golkar Maluku kepada media ini menjelaskan, untuk Pilwalkot Ambon 2024, Golkar tetap mengusung kadernya maju sebagai calon Walikota, karena sudah menjadi ketetapan internal.
" Ya kita tetap satu barisan menangkan beliau Pak Richard sebagai Walikota Ambon. Kalau partai lain istilahnya mau rebut, kita Golkar hanya lanjutkan. Kenapa tidak," sebut sumber.
Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Maluku, Hendrik Sahureka menegaskan, sesuai arahan DPP, pengurus di semua daerah termasuk Maluku tidak diwajibkan membicarakan tentang pemilihan kepala daerah sebelum pemilihan legislatif selasai.
Pileg merupakan penentu perolehan kursi sebagai syarat utama mengusung calon kepala daerah.
"PDIP belum memperbolehkan bicara pemilihan kepala daerah, termasuk Kota Ambon sebelum selesai Pileg. Nanti Pileg selesai baru diperbolehkan usung kader sendiri atau siapa. Tapi saat ini arahan DPP belum bisa bahas itu,” jelas Sahureka. (WHB)
