Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Di tahun 2023 ini, pemilik UMKM di Kota Ambon, dilirik oleh investor besar dari Jakarta dalam program kota masa depan. Diantaranya, Grab, Emtek, dan Bukalapak.
Sejak diadakan pertama kali pada 2021, program Kota Masa Depan telah menjangkau lebih dari 26.000 pelaku UMKM di lima kota, diantaranya, Gowa, Malang, Pekanbaru, Kupang, dan Solo. Berikutnya, akan menyasar ribuan pemilik UMKM di Tegal, Jember, Bandar Lampung, dan Ambon.
Menginjak tahun ketiga penyelenggaraannya, program yang difokuskan untuk mendorong digitalisasi pelaku UMKM di kota-kota tier 2 dan 3 menambahkan dua kegiatan baru sebagai upaya upskilling para pelaku UMKM, melalui pelatihan akselerator yang diperkuat dengan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan juga bantuan modal usaha.
Country Managing Director, Grab Indonesia, Neneng Goenadi, mengatakan, pihaknya percaya akan potensi besar kota-kota kecil di Indonesia.
"KotaMasaDepan merupakan komitmen jangka panjang kami bersama Emtek dan Bukalapak. Kami juga terus menyempurnakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam program #KotaMasaDepan. Sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM," katanya dalam release yang diterima media ini, Minggu, (27/8).
Menurut dia, usaha lokal tidak hanya berkembang berkat dikuasainya keterampilan ekonomi digital dan terbukanya akses pasar yang lebih luas tanpa harus berpindah tempat, tapi pada akhirnya juga dapat berkontribusi pada perekonomian daerah.
Ditempat yang sama, Presiden Bukalapak, Teddy Oetomo, mengatakanbekerja sama dengan BenihBaik, platform crowdfunding untuk kegiatan sosial. Bantuan modal usaha disalurkan dalam bentuk barang-barang operasional yang sesuai kebutuhan masing-masing UMKM.
Lebih dari 100 modal usaha ini akan diberikan kepada UMKM yang berpartisipasi dalam Kota Masa Depan 2023, dan dipilih berdasarkan prospek keberlanjutan bisnis jangka panjang.
“Kami sadar salah satu tantangan para UMKM adalah akses ke modal usaha. Partisipasi dalam program Kota Masa Depan, sekaligus sebagai bentuk dukungan kami terhadap pemerintah dalam program akselerasi kepemilikan NIB, kami bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan sosialisasi serta program pendampingan pendaftaran NIB,” kata dia.
NIB ini nantinya akan menjadi dasar legalitas usaha yang dapat digunakan pelaku UMKM, dalam mengakses berbagai program pelatihan, dan program permodalan pemerintah, seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat).
Harapannya, hal ini bisa membantu para pelaku UMKM mengatasi tantangan permodalan dan mendukung mereka untuk terus menumbuhkan bisnisnya.
Menurut dia, selain bergabung ke dalam ekosistem digital Grab dan Bukalapak, pelaku UMKM yang menjadi peserta program #KotaMasaDepan mendapatkan promo serta amplifikasi melalui publikasi multi platform media Emtek mulai dari free-to-air TV hingga platform digital sehingga nama UMKM tersebut makin dikenal masyarakat.
Managing Director, Emtek, Sutanto Hartono, mengatakan, pihaknya yakin media memiliki peran besar dalam merealisasikan percepatan digitalisasi UMKM. Mulai dari mensosialisasikan program onboarding hingga media digital yang dapat memberikan akses bagi masyarakat di seluruh tanah air untuk dapat berpartisipasi, bahkan berinteraksi dengan sesama pelaku UMKM hingga para mentor.
"Tentunya, kami berharap dengan multiplatform media yang dimiliki Emtek dapat mendorong pertumbuhan sektor UMKM dengan membangun kesadaran para pelaku UMKM untuk memanfaatkan kehadiran platform digital dalam mengembangkan usaha mereka,” jelasnya.
Ada pun materi-materi pelatihan pengembangan usaha yang didapatkan para pelaku UMKM yang menjadi peserta #KotaMasaDepan Tahap 3 mencakup konten kreatif, pemanfaatan media sosial, mengelola penjualan melalui platform online, pemasaran produk secara digital melalui platform Grab dan Bukalapak, edukasi pembuatan sertifikasi halal baik secara offline maupun online, dan kegiatan sosialisasi pembuatan serta pendaftaran NIB.
Kegiatan-kegiatan tersebut juga akan dilaksanakan di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM), bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan Kementerian Koperasi dan UKM. (leo)
