Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Sejumlah fraksi di DPRD Maluku menghendaki kandidat pejabat Gubernur pengganti Murad Ismail, adalah putra daerah. Ada juga yang menolak dikotomi putra daerah dan tokoh nasional, sepanjang memenuhi kriteria administratif dan berkualitas.
Ketua Fraksi Gerindra, Andi Munaswir mengatakan, Gerindra telah mengantongi nama Pj. Gubernur. Nama itu akan diumumkan saat paripurna DPRD nanti.
"Untuk Gerindra kami sudah kantongi nama untuk diusulkan saat Paripurna. Akan diumumkan siapa dia," ujar Andi, kepada Ambon Ekspres, Selasa (14/11/2023).
Bagi Fraksi Gerindra, kata Andi, Pj Gubernur yang memimpin Maluku harus punya kapasitas dan kompetensi yang mumpuni.
"Harus yang punya kapasitas, kompetensi dan punya upaya keras untuk mensejahterakan masyarakat Maluku serta da- pat memberi rasa aman dan damai," sebutnya.
Sementara itu, Rofik Afifuddin perwakilan dari fraksi gabungan PPP-PKB DPRD Maluku, mengatakan pihaknya juga telah mem- perbincangan sejumlah nama calon Pj gubernur. Namun, tidak mempersoalkan siapapun figur akan diusulkan maupun yang ditetapkan oleh presiden.
Siapapun yang ditunjuk Presien, kata Sekretaris DPW PPP Maluku, itu harus harus memiliki kompetensi dalam mengelola pemerintahan yang lebih baik. Sebab, dia menilai kondisi birokrasi Provinsi Maluku sangat amburadul, begitu pun tata kelola pemerintahan dan beragam persoalan keuangan daerah.
"Jadi bagi saya, tidak perlu putra daerah. Orang luar juga tidak masalah. Yang penting orangnya punya kapasitas, baik sipil maupun TNI atau Polri,"kata dia.
Rovik percaya, pemerintah pusat punya referensi yang valid mengenai figur- figur calon Pj gubernur. Tak hanya tokoh lokal, tapi bisa saja dari unsur Kementerian Dalam Negeri (Ke- mendagri) yang duanggap layak dan mampu men- gelola birokrasi menjadi lebih baik ke depan.
"Kami di DPRD hanya menjalankan mekanisme yaitu pengusulan tiga nama. Namun usulan DPRD juga belum tentu diakomodir pusat. Jadi siapapun dia, yang penting punya kompetensi," ungkapnya.
Fraksi PKS dan Golkar justru mendorong figur anak daerah jadi Pj Gubernur. Bagi PKS putra daerah yang memenuhi kriteria, memahami dan menguasai tentang pemerintahan layak diusul sebagai Pj gubernur.
"Kita di fraksi sudah pernah bahas soal Pj. Gubernur terkait syarat saja. Tapi orangnya siapa belum dibahas karena fraksi bukan yang tentukan siapa Pj Gubernur. Tapi kita inginkan harus yang kuasai pemerintahan dan putra daerah,” ujar Tora- ya Samal anggota DPRD Maluku dari PKS kepada Ambon Ekspres, Senin (13/11).
Putra daerah yang dimaksud PKS, kata Toraya, tidak saja di lokal tetapi yang tengah berkarier di kancah nasional juga diberikan kesempatan yang sama.
Sementara itu, salah satu anggota fraksi Golkar DPRD Maluku menyebutkan hingga kini, usulan terkait siapa Pj Gubernur belum pernah dibahas secara internal. Namun sebut dia, semuanya kembali pemerintah pusat melalui Mendagri.
"Kita belum bahas soal itu, karena ini baru pertama kali terjadi di DPRD, jadi kita harus hati-hati. Figur lokal boleh diusulkan, dan itu perlu. Tapi semua kembali ke Mendagri,"sebutnya.
Dijelaskan, DPRD memiliki kewenangan untuk mengusulkan tiga calon. Putra daerah diharapkan menjadi priotas. "Kita usul itu boleh saja, tapi bisa diterima atau tidak, itu semua tergantung pusat," beber sumber. (wahab)
