MASOHI, Ameks.fajar.co.id. - Belum juga dibayarkan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah didesak Wakil Ketua DPRD Maluku untuk minta segera bayarkan dana sertifikasi guru.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Maluku Abdullah Asis Sangkala, Senin (4/3/2024). Dia mengatakan, sertifikasi para guru seharusnya sesegera mungkin dapat dicairkan.
Pasalnya, kata dia, sertifikasi merupakan bagian penting guna meningkatkan kesejahteraan serta mutu para pendidik di tingkat daerah, dan itu diharuskan.
"Terkait dengan sertifikasi para guru yang di tahun 2023, senilai Rp. 31 miliar, kami harapkan segera dituntaskan," ucap Sangkala.
Dirinya meminta Pemkab Malteng, sesegera mungkin dapat menyelesaikan hak-hak para guru tersebut.
"Kemudian harus dipastikan tidak terjadi lagi masalah seperti ini atau mungkin terjadi di kabupaten/kota lainnya, agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat pendidik di Maluku," imbuhnya.
Selain itu Pemkab Malteng juga diminta agar segera membayar dana sertifikasi guru 2023, mengingat para guru sudah melakukan kewajiban, mendidik anak-anak bangsa selaku peserta didik dengan baik sehingga tidak ada alasan pemda untuk menahan hak para guru.
"Kami minta semua pihak mengawal masalah ini termasuk DPRD Maluku Tengah agar mendorong pemda untuk memenuhi kewajiban. Jangan sampai hilang kepercayaan para guru dan masyarakat kepada pemda dan dinas pendidikan," tegas Sangkala.
Berbeda dengan DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah justru terkesan bungkam dengan kondisi yang dialami oleh para guru. Hal itu, tampak dari sejumlah anggota DPRD Malteng terkesan enggan mengomentari masalah para guru ini.
"Dari 40 Caleg yang ada, keresahan para guru, di Maluku Tengah tampak tak dikomentari," ujar salah satu guru.
Menurutnya, sebagai perwakilan rakyat harus dapat mengambil langkah serta peran guna menjawab keresahan para guru di khusus di Kabupaten Maluku.
"Kalau bilang kecewa, kami kecewa sekali, DPRD mereka lebih takut kehilangan jabatannya, ketimbang mempedulikan kami," tendasnya.
Salah satu Guru SD di Kota Masohi ini, berharap agar dana sertifikasi para guru yang selama ini belum dibayarkan, dapat diselesaikan oleh Pemda Maluku Tengah. (djen wasolo)
