Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Niat Mukti Keliobas bisa masuk bursa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, ditolak DPD I Golkar Maluku. Namanya tak ikut dalam daftar Bakal Calon Gubernur maupun wakil gubernur.
Mukti yang kini masih Bupati Seram Bagian Timur aktif, digadang-gadang maju mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Maluku. Dia disebut bakal berlabuh di kursi Bacagub Jeffry Rahawarin.
Sosialisasi sudah dilakukan di beberapa daerah, terutama di basis Pulau Seram. SBT, Seram Bagian Barat, juga Maluku Tengah. Kata orang dekatnya, tingkat penerimaan pemilih disana cukup baik terhadap Mukti.
“Tingkat penerimaan cukup baik, tentunya. Kita berharap dukungan jauh lebih besar dari SBT, karena SBT menjadi basisnya Mukti Keliobas,” ungkap orang dekatnya kepada ameks.id belum lama ini.
Golkar juga disebut-sebut bakal menjadi incaran Mukti agar bisa dipakai untuk bertarung dalam Pilgub Maluku nanti. Sayang, dari daftar nama Kepala daerah dan wakil kepala daerah DPD Golkar Maluku yang dikirim ke DPP untuk bertemu dengan Ketua umum Airlangga Hartarto, tak terdapat nama Mukti.
Demikian juga nama isterinya, Misa Keliobas tak disertakan. Padahal nama Misa disebut bakal ikut dalam Pemilihan Bupati SBT 2024-2029. Mukti juga berharap, isterinya bisa diakomodir Golkar untuk bertarung.
Sayang, keinginan Mukti lagi-lagi dimentahkan DPD Golkar Maluku. Untuk SBT, Golkar memasukan nama Agil Rumakat, Idrus Rumalutur. Agil, adalah anggota DPRD SBT dari Partai Golkar. Sementara Idrus bukan kader Golkar, dan kini masih menjabat Wakil Bupati mendampingi Mukti Keliobas.
Informasi yang diterima ameks.id, tidak masuknya Mukti maupun isterinya dalam daftar nama bakal Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah DPD Golkar Maluku, dilatari persplan Pemilu 2024. Mukti dwanggap tidak bekerja untuk kepentingan Golkar di Pemilu 2024.
“Terkait Pemilu 2024. Wajar donk. Sebagai Bupati yang juga orang Golkar, harusnya bekerja untuk partai. Buktinya dari DPR RI, sampai DPRD Maluku suara kita jeblok. Dua periode Mukti memimpin, tidak ada pernah ada wakil SBT di DPRD Maluku dari Partai Golkar,” ungkap sumber ameks.id di DPD Partai Golkar Maluku.
Catatan ameks.id, dua periode Mukti menjadi Bupati SBT, kursi Ketua DPRD SBT tak pernah diambil Golkar. Golkar pun tak pernah menang dalam dua kali Pemilu 2019, maupun 2024. Golkar juga kalah dalam perolehan kursi DPRD Maluku Dapil SBT, begitu juga untuk kursi DPR RI.
Sumber lain di Golkar Maluku juga menyebutkan, tidak masuknya Mukti dalam radar Golkar, juga karena dinilai ingkar terhadap peran Ramli Umasugi dalam memenangkan dirinya di Pilkada SBT tahun 2020 lalu.
“Saya sangat tahu saat itu. Bagaimana pak Ramli berjuang untuk menangkan Mukti Keliobas dalam Pilkada SBT. Tapi kemudian pada Pemilu 2024, perolehan suara pak Ramli yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, jauh dari ekspektasi,” ungkap salah satu pengurus penting di Golkar Maluku ini.
Direktur Maluku Political Institute, Wahada Mony yang dimintai pendapatnya terkait masalah Mukti, mengatakan kontribusi kaders, apalagi dia seorang kepala daerah, tentu harus jauh lebih besar dalam setiap momentum politik, apalagi Pemilu.
“Ada hubungan korelatif dengan kinerja Mukti yang tidak maksimal di Pileg kemarin. Tentu ini rentetan peristiwa politik yang berkesinambungan. Bisa saja, Mukti sudah di Black list dari daftar Cagub Cawagub internal Golkar. Meskipun ia masih kader Golkar, karena faktor like and dislike dilevel elite Golkar,” kata Wahada.
Artinya, kata dia, Golkar sudah memberi sinyal bahwa pintu sudah dikunci bagi Mukti. Namun, lanjut dia, semua bergantung lobi Mukti ke DPP Golkar untuk tetap diusung dalam Pemilihan Gubernur Maluku nanti.
“Semua peluang masih terbuka. Apalagi penetapan Cagub ataupun Cawagub menjadi kewenangan DPP, meski tentu tidak mengabaikan aspirasi dari bawah. Tapi kalau mau jujur, dengan dalil kinerja buruk Mukti dalam memenangkan Golkar di SBT, tentu ini menjadi catatan yang serius,” ungkap Wahada. (yani)
