Ambon,AMEKS.FAJAR.CO.ID.- Banyak janji ditebar Jeffry Apoly Rahawarin (JAR) saat di kantor DPD PDIP Maluku. Dari tak akan urusi proyek APBD, maupun APBN, sampai pada sindiran pemotongan fee 20 persen dari setiap proyek Pemerintah.
"Saya berjanji, Saya dan keluarga besar, tidak akan berurusan dengan proyek APBD atau APBN. Kalau itu Investor, Investasi dari luar boleh lah. Selama itu dari APBN, APBD Saya berjanji, tidak akan makan saturupiah pun," janji JAR saat konfrensi pers usai mendaftar di DPD PDIP Maluku, Sabtu (4/5/2024).
JAR yang sudah mendaftar di lima partai politik ini, berjanji akan mundur dari kursi Gubernur Maluku, jika ditemukan terlibat mengatur proyek, atau menerima fee dari proyek-proyek Pemerintah.
" Jika ditemukan saya motong dari Kepala Dinas, hal-hal berkaitan dengan proyek, saya mundur saat itu," tambahnya, mantan Pangdam XVI/Pattimura ini kepada wartawan.
JAR kembali menyebutkan, fee proyek menjadi hal biasa dilakukan di Pemerintahan. JAR berujar, saat ini, proyek dengan nilai anggaran kecil maupun besar dipotong.
"Mau kecil mau besar sudah dipotong 20 persen. Bagaimana Maluku mau dibangun. Sehingga ini menjadi bagian dari komitmen moral saya, yang kemudian akan menjadi Visi-Misi. Kedua, keluarga inti Saya tidak akan cawe-cawe atau urusan dalam pemerintahan," kata Jefrry.
"Jangan kita lakukan seperti kondisi Maluku Lima tahun terakhir bekerja. Kondisi yang menciptakan ketakutan. Apakah watak kita anak-anak Maluku seperti itu, bekerja dengan ketakutan. Kita butuh Maluku baru, Maluku yang bekerja tanpa rasa takut," cetus Jefrry.
Karena itu, kata Jeffry, memberanikan diri ke PDIP, partai politik yang punya komitmen membangun Indonesia, terkhusus Maluku.
" Apalagi PDIP, partai yang pemenang Pemilu (2024). Saya pingin merasakan menangnya seperti apa, terutama bagaimana kita membangun Maluku yang baru. Kita masih sangat tertinggal dengan daerah lain," ucap Jefrry.(Elyas Rumain).
