AMBON, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Para pedagan yang tergabung dalam DPD Ikatan Pasar Mardika Indonesia (IKAPPI), Kota Ambon bersama Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Maluku.
Mereka meminta Penjabat Gubernur Sadli Ie, segera menemui para aksi untuk melakukan mediasi dihadapan pedagang. Aksi yang berlangsung, Rabu (22/5/2024) tersebut di pimpin langsung oleh ketua IKAPPI, Azhar Ohorella.
Namum aksi para Pedagang Kaki Lima (PKL) tak kunjung di temui oleh Gubernur, dengan alasan Pj tidak ada di tempat.
Azhar Ohorella menegaskan selama aspirasi mereka sdiabaikan oleh pemerintah Provinsi Maluku, baik itu Pj, Gubernur Sadali le dan juga Dinas Perundistrian dan Perdagangan (Dispreindag) Maluku, pedagang akan terus menggelar demonstrasi.
" Kami minta Pj Gubernur Maluku, untuk segera melakukan mediasi kepada kami, jika tidak ada yang menemui kami sekarang, maka kami akan segera membuka pintu pagar dengan paksaan," teriak Ohorela dalam orasinya.
Mereka juga meminta Pj Gubernur untuk segera membatalkan penggusuran lapak-lapak di Pasar terapung 1,2 dan 3, yang selama ini di jadikan untuk tempat berjualan. Sebab setelah pedagang digusur, mereka tidak disediakan tempat jualan yang baru.
"Memang sudah ada surat dari Pemrov, tapi suratnya itu hanya penertiban pedagang yang berjualan di badan jalan bukan penggusuran. Tapi ini mereka langsung menggusurnya," ujarnya.
Menurut Ohorella, Kepala Dinas Perindag Provinsi Maluku, Yahya Kotta yang saat ini menangani Pasar Mardika dinilai Gagal.
“Kadis Perindag Maluku hari ini gagal total dalam mengelola kawasan lokasi Pasar Mardika, baik itu pasar Apung maupun Gedung Pasar Modern," tegasnya.
Selain gagal, tegas Ohorella, Disperindag juga telah menipu para Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam penempatan Lapak di Gedung baru empat lantai dengan menampung kapasitas sebanyak 1.700 orang.
"Awalnya itu mereka dijanjikan akan di beri tampat di Gedung Pasar baru 1 orang per satu lapak. Tapi setelah di resmikan tidak sesuai. Malahan diberikan dua orang per satu lapak dengan luas hanya mencapai 180 sentimeter, dengan diminta uang masuk senilai Rp600 ribu. Tapi apa yang kita dapat, hanya kebohongan semata," kesalnya.
Setelah melakukan aksi hampir sejam, para pendemo ditemui Kepala Kesbangpol provinsi Maluku Daniel Indey, di dampingi, Kepala PTSP Provinsi Maluku, Suryadi Sabirin.
Selain itu tampak, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku, Kasrul Selang mewakili Pj Gubarnur untuk melakukan mediasi di lantai dua kantor Gubernur Maluku.
Kepala PTSP Provinsi Maluku, Suryadi Sabirin meyampaikan pemerintah ingin melakukan sesuatu yang baik untuk menata kota ini dengan baik agar bisa terlihat rapi dan bersih. Itu kunci utamanya.
" Kita di Pemerintah Provinsi Maluku ingin melayani aspirasi Masyarakat, tapi juga kami minta ingin para pedagang untuk menata pasar Mardika dengan baik," kata Suryadi di ruang rapat bersama pedagang.
Selain itu, tegas Suryadi, aspirasi PKL akan disampaikan nanti kepada Pj Gubernur Maluku. Pemerintah juga sepakat akan segera membatalkan pembongkaran yang sedang berlangsung.
" Kami minta kepada petugas untuk di pending dulu Pembongkaran hari ini atau dibatalkan segera. Kemudian Besok (Kamis) akan kami rapat bersama seluruh Forkompinda Maluku untuk mencari solusinya nanti," tegasnya (jardin papalia)
