Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID — Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku, menggelar Rapat Koordinasi Capaian Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar, dalam upaya pemerataan peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Maluku tahun 2024.
Rapat ini dibuka langsung oleh Pejabat Gubernur Maluku, Sadali Ie. Dihadiri oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi dan kabupaten/kota, Kepala Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota,yang membidangi pendidikan di provinsi dan 11 kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Pejabat Gubernur Maluku, Sadali Ie, mengapresiasi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota, sektor swasta dan para masyarakat sipil dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di bumi raja-raja ini.
Menurut dia, segala usaha telah dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan melalui perbaikan sumber daya manusia, tenaga pendidik, penyediaan kapasitas dan kualitas, fasilitas belajar mengajar yang memadai, pemberian insentif bagi tenaga pendidikan dan siswa.
“Cukup banyak regulasi yang menopang dan mendorong pelaksana peningkatan mutu. Namun, berdasarkan data hasil assesment nasional, rapor pendidikan tahun 2023, managemen menunjukan bahwa, capaian indikator kinerja standar pelayanan minimal bidang provinsi Maluku, masih kategori rendah. Angkanya berkisar 34, 82 persen. Khusus untuk indikator literasi, numerasi dan karakter,” kata Pj. Gubernur, di Aula hotel Natsepa, Kamis, (11/7/2024).
Untuk menjawab permasalahan tersebut, kata Gubernur, agar berjalan dengan optimal, maka daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan daerah yang besarannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Karena semakin rekat dan biasnya capaian standar pelayanan minimal (SPM) pada pelayanan dasar, menunjukan kualitas intervensi pemerintah daerah,” ungkap Sadali.
Dia menghimbau, kepada seluruh pemerintah daerah terutama dinas pendidikan, agar alokasi dan penggunaan spesific Grant DAU, bidang pendidikan lebih difokuskan untuk meningkatkan kinerja SPM, khususnya peningkatan pelayanan dasar, yaitu literasi, numerasi dan karakter peserta didik. Yang menjadi permasalahan utama pada satuan pendidikan di Maluku.
Kepala BPMP Provinsi Maluku Dr. Drs. La Ode Safihu, M.Pd, mengatakan, dalam rapat kordinasi ini, kolaborasi antar pemerintah daerah, Kabupaten kota, dan Dinas Pendidikan kota maupun provinsi, memainkan peran sangat penting dalam meningkatkan mutu dan kualitas peserta didik dari jenjang pendidikan usia dini (PAUD) hingga jenjang sekolah menengah atas (SMA).
“Kami menyadari bahwa, tanggung jawab pendidikan ini merupakan tanggung jawab seluruh pihak. Apalagi, kita memikirkan bagaimana pemerataan di setiap jenjang pendidikan. Mulai dari jenjang pendidikan usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dan tentu saja ada kewenangannya masing-masing,” ungkapnya.
Menurutnya, dengan adanya kegiatan ini, pihaknya dapat bertukar pikiran, berdiskusi dan mencari solusi dari masalah-masalah yang ada. Sehingga, pendidikan di Maluku lebih baik dari sekarang. (leo)
