AMBON, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku gelar rapat koordinasi (Rakor) Evaluasi Hasil Pengawasan Pemilihan Umum tahun 2024 dengan melibatkan puluhan organisasi kepemudaan OKP di Maluku.
Kegiatan yang berlangsung di Biz Hotel dihadiri puluhan peserta dan menghadirkan Sekjen DPP IMM
Muhammad Dzaki Muborok sebagai Pemateri, Senin (05/08/2024).
Anggota Bawaslu Maluku Stevin Melay dalam acara tersebut mengatakan, Bawaslu terus mengintensifkan upaya pengawasan untuk mencegah pelanggaran pemilu, salah satunya dengan melakukan evaluasi yang dianggap penting, baik secara internal maupun eksternal, termasuk dengan melibatkan OKP.
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat (SDM) Bawaslu Maluku ini menjelaskan, evaluasi dilakukan bertujuan untuk memastikan seluruh pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sebelum, dan termasuk Pilkada November mendatang harus berlangsung dengan baik.
Karena itu sangat dibutuhkan pengawasan dari berbagai komponen termasuk OKP.
"Bawaslu dalam pendekatan kuantitatif sangat mengalami kesulitan, apalagi terhadap pelaksanaan kerja pengawasan. Bawaslu memiliki keterbatasan tenaga jika dibandingkan dengan luas wilayah kita, maka dibutuhkan semangat yang luar biasa," ujar Stevin.
Terhadap kendala itu, Bawaslu merasa penting melibatkan organisasi kepemudaan (OKP) untuk bersama ikut melakukan pengawasan dengan melaporkan setiap terjadi dugaan pelanggaran di Pilkada.
"Yang kita harapkan adalah agar OKP harus tetap konsen terhadap pesta demokrasi karena kontribusi OKP sangat penting dalam memberikan catatan kritis baik agenda politik nasional maupun lokal," tandasnya.
Anggota Bawaslu Maluku lainnya Daim Baco Rahawarin juga menambahkan, bahwa dalam melakukan pengawasan Bawaslu lebih mengedepankan pencegahan dari penindakan. Karenanya Bawaslu membutuhkan kerjasama OKP, BEM dan Ormas serta lembaga lainnya.
Keterbatasan jumlah anggota Bawaslu dan jajaran, menjadi faktor salah satu kendala jika dibandingkan dengan luas wilayah Maluku.
"Misalnya untuk Provinsi 5 orang, Kabupaten 3 orang, Kecamatan 3, sisanya pengawas TPS direkrut pada saat jelang pencoblosan nanti. Ini sangat terbatas.
Untuk itu, teman-teman OKP, BEM, dan Ormas. bisa menjadi mata dan telinga untuk kemudian menghasilkan Pemilu yang berkualitas," sebut Daim sembari membuka kegiatan rakor tersebut.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Maluku itu, berharap rakor yang dilakukan dapat memberikan edukasi politik yang baik kepada peserta yang hadi, karena Bawaslu Maluku juga membutuhkan sinergitas bersama Ormas, OKP dan BEM.
Sementara itu, Farhan Suneth salah satu peserta dari Pemuda Muhammadiyah Maluku mengapresiasi kegiatan rakor yang dilakukan Bawaslu dengan melibatkan OKP.
Baginya, sinergitas Bawaslu bersama OKP tentang hasil evaluasi pemilu 2024 merupakan langkah positif, karena persoalan pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga peran OKP dan ormas serta pihak lain untuk membantu penyelenggara.
"Saya kira dengan keterbatasan personil penyelenggara, tentu juga di bantu oleh Ormas dan OKP di lapangan untuk membantu mengidentifikasi masalah maupun edukasi politik, agar partisipasi masyarakat terhadap pemilu makin lebih baik,"sahut Farhan.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan OKP diantaranya, HMI Maluku, IMM, PMII, GMKI, PMKRI, GMNI, KAMMI, Fatayat NU Maluku, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah Maluku, BKPRMI AMGPM, NA Maluku dan IPM Maluku. (MG2)
