Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID — Empat hari setelah dilantik menjadi Ketua umum Golkar, Bahlil Lahadalia, melakukan perubahan terhadap rekomendasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Maluku. Namun perubahan itu ditarik kembali, setelah adanya protes dari Ketua-ketua DPD.
Informasi yang diperoleh ameks.id, Minggu (25/8/2024) malam, awalnya perubahan rekomendasi terjadi pada Buru dan Kabupaten Seram Bagian Timur.
Sebelumnya, saat Ketum ditangan Airlangga Hartarto, rekomendasi Golkar diberikan kepada Azis Hentihu sebagai Bupati Buru, dan wakilnya Gadis Umasugi.
Ketum Golkar yang baru, Bahlil Lahadalia kemudian mengubah rekomendasi tersebut, dan menyerahkan kepada Daniel Rigan calon Bupati Buru. Belum diketahui alasan pasti perubahan tersebut.
“Iya Buru informasinya rekomendasi ditarik dari Azis-Gadis, ke Daniel Rigan. Saya kurang tahu wakilnya siapa, tapi hari perubahan,” ungkap sumber di DPD Golkar Maluku ini.
Sementara untuk Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang awalnya sudah direkomendasikan kepada Agil Rumakat sebagai calon Bupati, dengan wakilnya Envert Abdullah Wattimena, diubah.
Rekomendasi Golkar sempat berpindah ke Idris Rumalutur. Hingga malam ini, Idris belum memiliki pasangan wakilnya untuk bertarung di Pilkada SBT.
Pasca perubahan itu terjadi protes. Beberapa jam kemudian, Keputusan Golkar ke Daniel Rigan ke Buru, dan Idris di SBT, kemudian ditarik kembali oleh pihak Sekretariat DPP Golkar di Jakarta.
"Awalnya SBT dan Buru berubah. Tapi kemudian perubahan ditarik lagi. Nah, sekarang sudah kembali ke awal untuk Agil-Wattimena. Sementara Buru juga tetap di Azis dan Gadis," ungkap sumber lainnya kepada ameks.id.
Selain itu untuk Pemilihan Gubernur Maluku, Golkar merekomendasikan Murad Ismail sebagai Gubernur Maluku, dan wakilnya Michael Wattimena menerima rekomendasi, Minggu (25/8/2024) malam.
“Iya malam ini pak Murad dan pak Michael menerima rekomendasi Golkar untuk Pilgub Maluku,” ungkap sumber ameks.id.
Dukungan Golkar ke pasangan Murad-Michael ini di Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Maluku juga dibenarkan Ketua DPD Golkar Maluku, Ramli Umasugi.
“Golkar ke pak Murad. Itu sudah menjadi otoritas Ketua umum yang baru. Kami hanya mengikuti apa yang diputuskan oleh Ketua umum,” ungkap Ramli.(yani)
