MASOHI, AMEKS.FAJAR.CO.ID. - Sebanyak 3.300 rumah tangga tidak mampu di Provinsi Maluku, ditargetkan akan disalurkan aliran listrik pada tahun 2024. Ini merupakan program bantuan pasang baru listrik (BPBL) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersinergi dengan DPR RI.
Koordinator Keuangan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Patar Robinson menyampaikan, Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses listrik kepada masyarakat untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.
Hal itu ia sampaikan dalam acara Sosialisasi Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kelurahan Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Kamis, (21/11).
Patar menerangkan, program BPBL dilaksanakan untuk menjangkau masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan yang belum mampu menyambung listrik karena ketidakmampuan bayar biaya pasang baru listrik, sementara jaringan listrik PLN telah tersedia di depan rumahnya.
"Target seluruh Indonesia tahun ini adalah 150.000 rumah tangga kurang mampu yang tersebar di 36 provinsi," jelas Patar.
Menurutnya, program BPBL diharapkan mampu mengurangi susut jaringan dari sambungan ilegal melalui penarikan kabel ke tetangga.
Patar mengingatkan, sambungan listrik yang tidak sesuai dengan kaidah keselamatan ketenagalistrikan, seperti tidak dipasang oleh badan usaha yang terakrediasi dan tenaga teknik yang tersertifikasi tentu sangat berbahaya.
Anggota DPR RI Mercy Christy Barends menyampaikan, program BPBL diperjuangkan untuk masyarakat kurang mampu sehingga dapat memperoleh akses listrik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Mercy yakin Kehadiran listrik sangat penting di suatu daerah karena mampu menggerakan pemerintahan, aktifitas masyarakat, perputaran ekonomi, pendidikan, dan komunikasi.
"Semoga masyarakat yang ada di Maluku Tengah bisa menikmati listrik dengan penuh suka cita, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat dengan pesat," ujar Mercy.
General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Awat Tuhuloula menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama yang baik dari berbagai pihak sehingga program BPBL dapat berjalan.
"Rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik bisa seratus persen sesuai dengan program yang telah dicanangkan Pemerintah," jelas Awat.
Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Maluku Tengah, Zahlul Ikshan menyampaikan kehadiran Pogram BPBL merupakan bukti nyata perhatian dan dukungan Pemerintah pusat terhadap upaya peningkatan akses listrik bagi masyarakat.
Zahlul yakin dengan adanya listrik, maka akan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat baik dari sisi pendidikan, kesehatan maupun perekonomian.
Paskalina Nohi (27 tahun), penerima manfaat BPBL di Kelurahan Haruru, menerangkan bahwa bantuan listrik tersebut ia gunakan untuk penerangan dan dispenser. Ia bahagia bisa punya listrik mandiri sehingga tidak lagi menyalur listrik.
"Senang karena sudah kasih listrik gratis untuk memenuhi kebutuhan," ujar Paskalina.
Penerima manfaat lainnya di Kabupaten Maluku Tengah adalah Agustina Wutres (37 Tahun). Ibu rumah tangga ini menceritakan, sebelum program BPBL hadir di rumahnya, ia belum bisa menyambung listrik sendiri sehingga harus menyalur listrik ke tetangga. Dengan hadirnya program ini ia bisa menggunakannya untuk penerangan, televisi, rice cooker dan dispenser.
"Terima kasih Pemerintah atas bantuannya, saya terima dengan senang hati, bisa pakai sepuas-puasnya," ujar Agustina. (djen wasolo)
