AMBON, AMEKS.FAJAR.CO.ID – Dalam upaya mendukung Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ambon mengadakan forum komunikasi pemangku kepentingan utama serta forum kemitraan pengelolaan kerja sama fasilitas kesehatan di Kota Tual.
Forum ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan optimalisasi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah tersebut.
Kepala BPJS Kesehatan KC Ambon, Harbu Hakim, menyampaikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah Kota Tual dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan kepesertaan sebesar 97,53 persen.
Namun, untuk mencapai target 98 persen sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, BPJS Kesehatan meluncurkan Program Pesiar (Petakan, Sisir, Advokasi, Registrasi) di tiga desa, yaitu Desa Ohoitel, Desa Niela, dan Desa Rumoin.
“Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah agar Program Pesiar ini dapat segera dijalankan dan mencakup seluruh penduduk di desa-desa tersebut,” ujar Harbu Hakim.
Harbu juga menyoroti pentingnya peningkatan mutu layanan kesehatan melalui optimalisasi sarana dan prasarana medis serta sumber daya manusia bersertifikasi sesuai prosedur. Selain itu, ia menekankan perlunya pemanfaatan antrean mobile JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), yang masih belum mencapai target.
“Hingga saat ini, hanya tiga FKTP yang berhasil memenuhi target pemanfaatan antrean mobile JKN, yaitu BP Lanal Tual, dr. Evita Goretti Simarmata, dan Tantya Sudhirajati Polres Tual. Diperlukan dukungan penuh dari Dinas Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan agar penggunaan antrean online lebih maksimal,” jelasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual, Subhan L, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, termasuk pembenahan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.
“Kami akan segera melakukan pembenahan agar fasilitas kesehatan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat Kota Tual,”ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tual, Mudatsir Tamher, menegaskan pentingnya percepatan proses verifikasi dan validasi data untuk mendukung peningkatan jumlah kepesertaan JKN.
“Kami akan rutin melakukan verifikasi dan pengusulan data masyarakat yang layak sebagai peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI),”tutupnya.(leonardo)
