Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID – Dalam sesi tanya jawab debat kedua calon gubernur Maluku 2024, Sabtu (23/11/2024), isu pengelolaan utang Pemerintah Provinsi Maluku kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi salah satu topik hangat.
Calon Gubernur Maluku yang diusung PDIP, Hanura dan NasDem, Jeffry Rahawarin mempertanyakan pengelolaan dana Rp700 miliar dari utang SMI saat Murad Ismail menjadi Gubernur Maluku.
Calon gubernur petahana Murad Ismail menjelaskan latar belakang pinjaman Rp700 miliar dari PT SMI, sebuah BUMN di bawah Kementerian Keuangan.
Menurutnya, pinjaman ini diberikan untuk membantu pemerintah daerah menangani dampak pandemi COVID-19 yang melanda pada 2019.
“Dana tersebut dipotong dari DAK dan DAU (Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum) oleh pusat. Kami diberi solusi untuk pengusulan menaikkan besaran DAK dan DAU. Dari kenaikan itu akan dipotong kewajiban utang pemerintah,” ujar Murad dalam penjelasannya.
Calon gubernur Hendrik Lewerissa memberikan pandangan berbeda. Menurutnya, pemerintah boleh saja berutang, tetapi harus dikelola secara transparan dan difokuskan pada proyek yang benar-benar prioritas. Ia mempertanyakan alokasi 50 persen dana utang tersebut untuk pembangunan trotoar.
“Ini bukan untuk menyerang, tetapi kita perlu memastikan utang dikelola dengan baik untuk hal yang penting. Transparansi dalam pengelolaan utang sangat dibutuhkan karena dampaknya akan menjadi beban bagi masyarakat,” tegas Hendrik.
Menanggapi jawaban Murad Ismail, calon gubernur Jeffry Rahawarin menilai bahwa kebijakan gubernur saat ini terkait pinjaman tidak sepenuhnya salah, tetapi penerapannya kurang tepat.
Ia mengingatkan pentingnya penyesuaian kebijakan untuk memberikan manfaat yang lebih signifikan bagi masyarakat Maluku.
“Kebijakan tidak salah, tetapi penerapan yang perlu diperbaiki agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan rakyat,” ujar Jeffry.(jardin papalia)
