Kualitas Pendidikan di Maluku, Bagi Mercy Jadi Solusi Pemberantasan Kemiskinan

  • Bagikan
Anggota DPR
Mercy Barends, anggota Komisi X DPR RI.

Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID – Kemiskinan ekstrem di Indonesia bagian timur, khususnya Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi perhatian serius Komisi X DPR RI. Upaya pengentasan dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan dan pembangunan infrastruktur.

Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends, dari Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan hal ini usai kunjungan kerja ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Ambon, Sabtu (7/12/2024).

Menurut Mercy, kemiskinan ekstrem sangat terkait dengan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan indikator pembangunan lainnya.

"Wilayah timur Indonesia masih menjadi kantong-kantong kemiskinan ekstrem. Kami fokus mengentaskan kemiskinan melalui sektor pendidikan," ujar Mercy.

Mercy menjelaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Fokus peningkatan mencakup, rata-rata lama sekolah dan kualitas pendidikan.

“Angka harapan hidup, mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat, dilihat dari pendapatan dan akses layanan dasar.
Selama kunjungan di Maluku,” kata politisi PDIP ini.

Mercy menyoroti berbagai persoalan pendidikan, mulai dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Salah satu tantangan besar adalah minimnya infrastruktur pendidikan, yang saat ini pendanaannya berada di bawah Kementerian PUPR.

"Koordinasi tengah dilakukan agar urusan infrastruktur dikembalikan ke Komisi X. Dengan begitu, kami bisa mengalokasikan anggaran secara merata," jelas Mercy.

Komisi X juga menekankan pentingnya beasiswa bagi pelajar, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Mercy mengungkapkan, angka partisipasi pendidikan menurun drastis di tingkat SMA hingga perguruan tinggi, hanya mencapai 36-40 persen.

"Beasiswa dan program KIP (kartu indonesia pintar) Kuliah menjadi solusi agar anak-anak miskin bisa terus bersekolah," tambahnya.

Masalah distribusi guru juga menjadi perhatian. Banyak guru ASN ditarik dari sekolah swasta, sementara mayoritas sekolah di Maluku adalah swasta.

"Rasio sekolah negeri dan swasta di Maluku masih timpang, dengan mutu akreditasi yang perlu ditingkatkan. Kami mendorong adanya tunjangan tambahan untuk guru di daerah terpencil," kata Mercy.

Maluku mendapatkan satu dari delapan proyek SMA Unggul Garuda yang akan ditingkatkan menjadi sekolah berstandar internasional. SMA Siwalima, misalnya, akan menjadi sekolah transformasi unggulan dengan anggaran besar.

"Ini peluang besar untuk meningkatkan mutu pendidikan di Maluku," ujarnya.

Mercy juga membahas pengembangan sektor olahraga, termasuk pembangunan fasilitas seperti Stadion Mandala Remaja dan rusun atlet. Usulan terkait sport entertainment juga diusulkan untuk memberdayakan kreativitas anak muda Maluku.

Komisi X DPR RI turut mendukung pengembangan perpustakaan di Maluku, termasuk digitalisasi naskah kuno. Selain itu, Mercy menekankan pentingnya pendidikan vokasi untuk mempersiapkan SDM Maluku menghadapi pasar tenaga kerja global.

Sebagai satu-satunya wakil Maluku di Komisi X, Mercy berkomitmen untuk mengembangkan SDM berkualitas di wilayah ini.

"Setelah 10 tahun di Komisi VII, kini saya ingin fokus pada pembangunan SDM Maluku yang unggul dan berdaya saing," tutupnya.(elias rumain)

  • Bagikan