Jakarta, AMEKS.FAJAR.CO.ID — Hendrik Lewerissa - Abdullah Vanath yang tanggal 9 Januari nanti ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih menemui Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni Selasa (7/1/2025).
Pertemuan berlangsung di gedung Manggala Wana Bhakti Kementerian Kehutanan Jakarta. Ikut dalam pertemuan itu, Pejabat Gubernur Maluku, Sadali Ie. Menteri didampingi beberapa pejabat tinggi di Kementerian Kehutanan
Hendrik Lewerissa kepada ameks.fajar.co.id mengungkapkan, pertemuan dengan Menteri Kehutanan membicarakan beberapa hal diantaranya, terkait dengan usulan moratorium Penebangan Hutan di Maluku.
“Kebijakan ini lebih diarahkan untuk menghentikan aktivitas penebangan hutan, baik legal maupun ilegal, guna melindungi ekosistem hutan,” ungkap Hendrik.
Setelah dilakukan moratorium, Hendrik mengaku, meminta juga dilakukan proses hukum terhadap pelaku illegal logging, termasuk sanksi pidana, perdata, atau administratif.
“Selain itu, perlu ada Zona Larangan Penebangan. Penetapan area tertentu ini sebagai kawasan konservasi yang tidak boleh digunakan untuk aktivitas penebangan pohon,” ungkap politisi Gerindra ini.
Pertemuan itu juga, kata Hendrik, membicarakan larangan perizinan perkebunan yang merusak ekosistim, kemudian mekanisme untuk memastikan bahwa kayu yang diperdagangkan berasal dari sumber yang sah.
“Dalam pertemuan itu juga dibicarakan rehabilitasi dan Reboisasi program untuk memulihkan hutan yang rusak akibat aktivitas illegal logging,” tandas Ketua DPD Gerindra Maluku ini.
Dia juga meminta Menteri untuk melakukan pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas penebangan ilegal.
“Kita juga berharap tidak terjadi lagi transmigrasi antar provinsi di Maluku yang mengubah lahan-lahan tanaman pangan lokal seperti sagu, menjadi perkebunan,” pungkas Hendrik.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, menyambut baik usulan yang disampaikan Hendrik Lewerissa. Ia menegaskan komitmen untuk mendukung program pemerintahan Lawamena.
Menteri mengaku, secepatnya akan berkoordinasi dengan kementerian lain terkait kebijakan-kebijakan menyangkut pelestarian hutan di Maluku.(jardin papalia)
