Jakarta, AMEKS.FAJAR.CO.ID — Ditemani Anggota DPR RI Budisatrio Djiwandono yang juga ponakan Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath bertemu Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono.
Dalam rilis yang diterima ameks.fajar.co.id, Pertemuan dilangsung di Gedung Mina Bahari Kementerian KKP, Jakarta, Selasa (7/1/2025). Hadir dalam pertemuan itu selain Hendrik dan Vanath, juga Pejabat Gubernur Maluku, Sadali Ie.
Hendrik dalam pertemuan itu, mengatakan masyarakat Maluku mengharapkan perwujudan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional segera di implementasikan pemerintah pusat.
“Dalam wujud Pembangunan infrastruktur pendukung serta kebijakan yang menguntungkan Nelayan Lokal dan Provinsi Maluku sebagai daerah penghasil ikan,” tandas dia.
Hendrik berharap, Pemerintah Pusat menghentikan kebijakan transshipment (alih muatan) atau perdagangan ikan diatas kapal yang membuat potensi Trilyunan pendapatan per tahun Provinsi Maluku hilang.
Dengan pertimbangan, lanjut dia, hasil tangkapan dari Laut Maluku (Aru,banda dll) tidak dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat Maluku,karena Sebagian besar nelayan yang beroperasi di laut Aru adalah Nelayan Pantura Jawa.
“Terjadi Transshipment ditengah laut mengakibatkan tidak adanya retribusi ke daerah penghasil. Dengan besar luasan laut Maluku,aparat susah melakukan pengawasan,” kata Hendrik.
Hasil Tangkapan Laut Maluku, kata Hendrik, harus didaratkan di Wilayah Maluku sehingga jumlah dan retrubusi menjadi PNBP bagi Provinsi Maluku.
“Pembagian Hasil Pajak atau Retribusi sektor perikanan Maluku dengan Pemerintah pusat yang selama ini berjalan dengan Komposisi 80 : 20 (pusat & daerah) dibalik menjadi (20 : 80) yang menguntungkan daerah penghasil,” sebut dia.
Karena itu, tandas politisi Gerindra ini, dalam mewujudkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, pemerintahan yang baru mengusulkan membangun Maluku Integrated Port.
“Maluku Integrated Port, yaitu Pelabuhan Terpadu adalah konsep pelabuhan yang mengintegrasikan berbagai layanan dan fasilitas untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi,perikanan, logistik, dan transportasi secara efisien dalam satu lokasi,” terang Ketua DPD Gerindra Maluku ini.
Pelabuhan ini,tambah Hendrik, dirancang tidak hanya untuk aktivitas bongkar muat barang, tetapi juga untuk mendukung kegiatan industri, distribusi, perdagangan, dan pengelolaan logistik secara terintegrasi.
“Usulan Lokasi Pembangunan Maluku Integrated Port ini di Waisarisa ,Kairatu Seram Bagian Barat yang merupakan bekas pabrik plywood PT Djayanti Group,mengingat lahan tersedia sudah siap pakai karena telah didukung oleh infrastruktur dasar yang sudah tersedia sejak dulu,” tambah Hendrik.
Untuk Skema pembiayaan, kata Hendrik, Pembangunan Maluku Integrated Port ini diharapkan dibiayai oleh APBN secara bertahap (Multi years) dan pengelolaannya melibatkan sektor swasta.
“Diharapkan usulan Pembangunan Maluku Integrated Port ini ditindaklanjuti dengan segera melakukan study kelayakan dari berbagai aspek,” harap Hendrik.(jardin papalia)
