Jakarta, AMEKS.FAJAR.CO.ID — Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mendukung pembangunan Maluku Maluku Integretade Port (MIP). Langkah ini dilakukan untuk mendukung pembangunan kelautan di Maluku.
Dukungan ini disampaikan Menteri Sakti saat menerima kunjungan Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih di Gedung Mina Bahari Kementerian KKP, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Pertemuan itu dihadiri juga Pejabat Gubernur Maluku, Sadali Ie. Hendrik - Vanath juga ditemani anggota DPR RI Budisatrio Djiwandono yang juga ponakan Presiden RI Prabowo Subianto.
Sementara Menteri Sakti ditemani Dirjen Perikanan Tangkap Lotharia Latief yang juga mantan Kapolda Maluku, Dirjen Budi Daya Haeru Rahayu, dan Dirjen Pengawasan Sumber daya Kelautan & Perikanan Pung Nugroho.
“Kami mendukung Pembangunan Maluku Integretade Port dengan Langkah awal mengunjungi Lokasi usulan,” tandas Menteri Sakti.
Maluku Integrated Port atau MIP, kata Hendrik Lewerissa, yaitu Pelabuhan Terpadu, yang merupakan konsep pelabuhan dengan mengintegrasikan berbagai layanan dan fasilitas untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi,perikanan, logistik, dan transportasi secara efisien dalam satu lokasi.
Pelabuhan ini,tambah Hendrik, dirancang tidak hanya untuk aktivitas bongkar muat barang, tetapi juga untuk mendukung kegiatan industri, distribusi, perdagangan, dan pengelolaan logistik secara terintegrasi.
Usulan Lokasi Pembangunan Maluku Integrated Port ini di Waisarisa ,Kairatu Seram Bagian Barat (SBB) yang merupakan bekas pabrik plywood PT Djayanti Group,mengingat lahan tersedia sudah siap pakai karena telah didukung oleh infrastruktur dasar yang sudah tersedia sejak dulu.
Informasi ameks.fajar.co.id, selain ini merupakan bagian dari implementasi visi dan misi pasangan Hendrik - Vanath atau LAWAMENA, MIP juga dikabarkan akan menggantikan Ambon New Port (ANP).
Dalam pertemuan itu juga, Menteri Sakti juga berkomitmen memperhatikan aturan aturan sektor perikanan yang menguntungkan daerah penghasil melalui PP yang baru .
“Sebagai contoh usulan PP (peraturan pemerintah) terkait domisili nelayan yang beroperasi di Maluku harus berkedudukan di Maluku, bukan hanya datang untuk beroperasi di wilayah Maluku saja,” kata dia kepada Rombongan Hendrik Lewerissa.
PNBP (pendapatan negara bukan pajak), kata dia, dari sektor perikanan laut Maluku sebesar 80% harus dikembalikan ke Maluku melalui program program pemerintah pusat.
Menteri Sakti juga siap bekerja sama dengan Pemda untuk membangun lagi beberapa UPT (unit pelaksanaan teknis) baru seperti Balai perikanan Budi daya laut di Ambon, dengan lokasi di Pulau Seram.
“Kami skan menggalakan Budi daya Perikanan di wilayah Maluku dibandingkan sektor tangkap. Mengingat Indonesia tidak bisa hanya bergantung di sektor tangkap demi keseimbangan ekosistim laut,” tandas Menteri Sakti.
Dia mncontohkan budi daya ikan laut dalam, seperti Tuna yang belum dilakukan di Indonesia. Kata dia, harapan Masyarakat dan Pemda menjaga kondisi keamanan yang kondusif untuk kenyamanan investasi.(jardin papalia)
