AMBON, AMEKS.FAJAR.CO.ID — Puluhan Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Pulau Manipa dan Forum Silahturahmi Basudara Manipa (HMPM-FSBM) Maluku gelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (13/01/2025).
Aksi berlangsung di balai rakyat karang panjang itu, sekitar pukul 09.30 Wit. Mereka minta akses transportasi dan jalan lingkar di Kecamatan Kepulaun Manipa harus diperhatikan oleh DPRD maupun pemerintah Provinsi Maluku.
Menurut pendemo, Manipa merupakan salah satu daerah kepulauan yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat, keberadaannya hanya dapat di jangkau dengan menggunakan transportasi laut.
Namun transportasi laut yang tidak memadai mengharuskan masyarakat bepergian ke Ambon dan Namlea harus menggunakan speedboat milik usaha pribadi, yang tidak hanya menfungsikan untuk mengangkut orang tetapi juga barang.
Hal demikian, sangat beresiko terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat. Namun apa daya masyarakat harus menggunakan speedboat sebagai transportasi laut yang hanya ada di Kecamatan Kepulauan Manipa.
"Besarnya resiko yang harus dihadapi masyarakat Manipa ketika bepergian menggunakan speed boat. Contohnya seperti kejadian Speedboat "Dua Nona". Bahkan kejadian serupa terjadi 15 tahun lalu menewaskan Camat ke dua di Manipa beserta beberapa orang lainnya. Kejadian ini harus mendapat perhatian serius dewan maupun pemerintah," teriak Hasan Pellu salah satu pimpinan Forum Silaturahmi Basudara Manipa.
Sekitar pukul 11.00 Wit pendemo yang dipimpin Korlap 1, Wandiri Makassar, korlap 2, Rama Keliangan Jenderal lapangan Hasan Pellu ditemui langsung anggota DPRD Maluku La Nyong dan Welem Kurnala.
Mereka akhirnya minta untuk dilakukan pertemuan di ruang Komisi I DPRD. Hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua I DPRD Fauzan Rahawarin, anggota Komisi III Jhon Leipeny dan anggota Komisi II Ismail Marasabessy.
Wakil Ketua FSBM Usman Warang pada kesempatan itu, minta agar DPRD Maluku terutama dapil Kabupaten Seram Bagian Barat agar bisa melihat persoalan yang terjadi di Manipa saat ini, terutama untuk ketersediaan tranportasi laut yang layak di daerah itu.
" Sejak kejadian kecelakaan Speedboat di Manipa sampai saat ini apa langkah yang sudah dilakukan DPRD? terutama dapil SBB. Kami juga bagian dari masyarakat Maluku dan SBB. Jangan di anak tirikan," tegas Usman.
Pengurus FSBM lainnya Syarhil Salamena juga tegaskan, bahwa saatnya status jalan lingkar Manipa dari Kabupaten harus dinaikkan ke Provinsi. Ini pelru karena puluhan tahun jalan digusur tetapi tidak diaspal. Ini yang mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat.
"Kami minta naikan status jalan Manipa dari Kabupaten ke Provinsi. Kalau hanya tetep di Kabupaten. Maka jalan ini selamanya tidak mendapat perhatian untuk diaspal. Kendala jalan juga berdampak pada arus penumpang yang kurang, ketika ada jadwal kapal fery tujuan Manipa Ambon maupun Namlea," tegas Salamena.
Menanggapi itu, Jhon Leipeny yang membidangi infrastruktur pada kesempatan itu mengapresiasi aksi demonstrasi yang dilakukan Forum Silaturahmi Basudara Manipa dan HMPM terkait pembangunan jalan dan transportasi laut di Manipa.
Menurutnya tuntutan yang disampaikan akan menjadi perhatian DPRD, untuk selanjutnya diperjuangkan dan dibicarakan dengan pemerintah daerah.
"Tuntutan yang disampaikan sangat penting sekali agar menjadi catatan dan pegangan DPRD, untuk nanti dibicarakan dengan Pemda Provinsi maupun saat penyampaian aspirasi di Kementerian bahwa ada permintaan masyarakat Manipa seperti ini," jelas Jhon dari fraksi Gerindra itu.(wahab)
