Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID —Bendungan Kawanua di Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah yang dibangun beberapa tahun lalu, kini tidak terurus. Bahkan bendungan ini tak mampu menampung air lagi karena sediman dalam bendungan sudah tinggi.
Kondisi ini juga yang diduga menjadi salah satu penyebab meluapnya sungai Kawanua hingga banjir pada juli 2024 lalu. Berdasarkan informasi yang diperoleh lembaga Komando Hidupkan aspirasi Masyarakat (HaM) Maluku, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku tidak melakukan pemeliharaan usai bendungan pencegah banjir itu dibangun sekira dua atau tiga tahun lalu.
Olehnya itu, beberapa warga yang mengatasnamkan diri Komando HAM Maluku menggar aksi di depan kantor BWS Maluku, Kamis (16/1) sekira pukul 11.00 WIT hingga 12.52 WIT.
Para demonstran mengatakan, hampir setiap tahun bencana seperti banjir selalu terjadi di kali Wae Kawanua, sehingga memutus akses jalan utama Tehoru-Laimu, di Kabupaten Maluku Tengah.
Menurut mereka, salah satu penyebab banjir yang memutus jembatan karena bendungan Kawanua yang dibangun sekira dua atau tiga tahun lalu, tidak pernah diperhatikan.
“Yang kita tuntut di BWS adalah normalisasi kali Wae Kawanua dan penggarapan bendungan Wae Kawanua yang sudah dibuat dua atau tiga tahun lalu,”ungkap Ja- far Hatapayo, Wakil Ketua Komando HAM Maluku dalam orasinya.
Menurut Jafar, sampai saat ini BWS diduga tidak pernah mengeruk sedimen yang sudah setinggi ukuran bendungan Kawanua sehingga tidak lagi berfungsi untuk menampung air.
“Kok sampai sekarang tidak ada pemeliharaan dari BWS. Padahal kan itu ada biaya pemeliharannya. Nah ini yang harus ditelusuri, sebab ada yang di sini,”ujarnya.
Menurut dia, bendungan dapat menahan volume air yang tinggi dan mengontrol aliran air ke daerah hilir, guna mengurangi dampak banjir yang merusak. Namun, endaman sedimen yang tidak dikeruk akan menyebabkan tampungan air berkurang sehingga air sungai Kawanua meluap dan menyebabkan banjir.
“Selain ancaman menyebabkan jembatan rusak dan akses masyarakat yang putus, banjir juga merusak tanaman-tanaman masyarakat di sekitar jembatan. Dan hal ini sudah terjadi ketika banjir di bulan Juli 2024 lalu,”paparnya.
Orator lain dalam orasinya menilai, BWS Maluku seperti tidak mau tahu dengan situasi tersebut. Pasalnya, pihaknya sudah melayangkan surat audiens namun tidak pernah digubris.
“Pelayanan publik di BWS Maluku ini sangat buruk. Masalah ini bisa dibicarakan atau didiskusikan secara baik-baik kalau Kepala BWS respon semua permintaan audeiens masyarakat sehingga tidak perlu demo,”jelasnya.
Massa aksi pun meminta agar Menteri PUPR mencopot Kepala BWS Maluku, yang dianggap tidak responsif dan kurang serius dalam menjalankan tugasnya.
“Jika semua tuntutan kita tidak ditindaklanjuti, maka kami akan datang dengan massa yang lebih besar,”tutup demonstran.
Pantauan Ambon Ekspres, para demonstran tidak diberi kesempatan untuk masuk berorasi di dalam halaman kantor BWS. Akibatnya, saling dorong di depan pintu gerbang terjadi antara aparat kepolisian, sekuriti dan demonstran.
Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Pihak Komando HAM Maluku yang ingin menemui Kepala BWS Maluku juga harus pulang dengan tangan kosong, sebab yang bersangkutan tidak berada di tempat.(zainal patty)
