Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID —Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Ambon, Gerald Mailoa, akan dipanggil DPD PDIP Maluku, Sabtu (18/1) besok, buntut dari aksi yang dilakukan para kader “Moncong Putih”, pada 20 Desember 2024 lalu.
Dalam aksi yang dilakukan di kantor DPC dan DPD PDiP itu, para kader mulai dari PAC, ranting hingga anak ranting meminta agar Partai Besutan Megawati Soekarnoputeri ini mencopot Gerald Mailoa.
Mereka menuding Gerald sebagai penghianat. Pasalnya dalam Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Ambon lalu, Mailoa sebagai orang nomor satu PDIP di Kota Ambon, tidak memiliki kontribusi memenangkan pasangan calon yang diusung PDIP.
Mereka menilai, Gerald nampak terang-terangan melawan perintah partai. Hal itu terlihat dari kontribusinya dalam bekerja memenangkan pasangan calon walikota-wakil walikota Ambon yang direkomendasikan PDIP.
Meski pasangan Bodewin Wattimena-Ely Toisuta yang diusung PDIP menang di Pilwalkot Ambon, namun peran para kader sebagai ketua DPC sangat minim. Bagaimana tidak, dari 107 titik kampanye, Gerald hanya datang saat deklarasi.
Massa aksi saat itu pun meminta agar PDIP bersikap tegas. Mereka pun mengancam bakal melakukan aksi lebih besar apabila Gerald yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Ambon ini belum dicopot dan diberikan sanksi tegas.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Maluku, Thobyhend Sahureka, kepada Ambon Ekspres, Kamis (16/1) kemarin membenarkan adanya agenda pemanggilan terhadap Gerald.
“Iya hari Sabtu (18/1) itu Pak Gerald akan dipanggil. Pemanggilan itu merupakan tindak lanjut dari aksi demo para kader PDIP Kota Ambon ditingkat PAC hingga anak ranting,”jelasnya.
Menurutnya, pemanggilan itu sendiri bertujuan untuk meminta klarifikasi Gerald Mailoa, terhadap semua tudingan yang dilontarkan para kader saat aksi demo 20 Desember 2024 lalu.
“Ini adalah panggilan perdana ke Pak Gerald terkait aksi 20 Desember 2024. Nanti kita lihat, apakah akan ada pemanggilan selanjutnya atau tidak, tergantung pengembangan ke depan,”ujarnya.
Mengenai konsekuensi apabila semua tudingan tersebut benar adanya, Sahureka menolak berkomentar lebih jauh. Sebab menurutnya, tugas pihaknya hanya meminta klarifikasi.
“Jadi ini kan mau minta klarifikasi tentang apa yang disampaikan para kader. Untuk konsekuensinya, itu urusan DPP PDIP. Kita hanya memeriksa, meminta klarifikasi dan hasilnya dikirim ke DPP. Untuk keputusannya semua tergantung DPP,”tutupnya.(ZAP)
